"Masalah pilpres (pemilihan presiden) di Iran itu karena pemerintah atau departemen dalam negeri selaku panitia langsung mengumumkan hasil pilpres, padahal masih terlalu prematur," katanya kepada ANTARA di Surabaya, Senin.
Basis Susilo yang juga Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Unair Surabaya itu mengemukakan hal itu menanggapi pilpres di Iran pada 12 Juni 2009 yang hasilnya memicu kerusuhan di beberapa wilayah.
Menurut Basis Susilo, pilpres di Iran secara teknis sebenarnya baru dapat diumumkan dalam 2-3 hari berikutnya, namun pemerintah Iran langsung mengumumkan dalam beberapa jam saja, sehingga bermasalah.
"Itu nggak masuk akal, masak pilpres baru beberapa jam kok langsung diumumkan hasilnya, padahal perhitungan secara manual belum selesai, sehingga apa yang terjadi di Iran sebenarnya merupakan kekalahan pemerintah dalam mengumumkan hasil pilpres yang terlalu prematur," katanya.
Namun, katanya, pemerintah Iran akhirnya berhadapan dengan globalisasi lewat jaringan internet, `facebook`, `twitter`, dan sejenisnya yang bersifat mondial dan dapat menembus sekat-sekat pemerintahan konservatif.
"Bahkan, tindakan konservatif yang dilakukan pemerintah Iran justru mendorong rakyat yang semula mendukungnya menjadi berani berbeda pandangan dengan melakukan perlawanan. Itu sudah terjadi di beberapa bagian negara itu," katanya.
Dalam konteks Indonesia, katanya, tindakan pemerintah Iran itu mirip dengan pemerintahan Orde Baru yang mengumumkan hasil pemilihan umum secara sepihak guna mengebiri suara-suara rakyat yang berbeda.
"Karena itu, saya kira KPU harus belajar dari apa yang terjadi di Iran. KPU sebagai panitia pilpres hendaknya bersikap hati-hati dalam mengumumkan hasil pilpres, meski pengelola hitung cepat sudah berlomba-lomba mengumumkan hasil survei," katanya.
Ia menilai apa yang terjadi di Iran agaknya sulit terjadi di Indonesia untuk saat ini, namun bila KPU tidak bersikap hati-hati, maka KPU akan sama halnya dengan meniru pemerintah Iran dengan mengumumkan hasil pilpres dengan cepat tapi tidak logis.
"Kalau hal itu terjadi, maka akan timbul kesan di masyarakat bahwa KPU tidak transparan, bermain dalam penyimpangan, dan menyalahgunakan kepercayaan masyarakat, sehingga masyarakat akan memprotesnya," katanya.(*)
Pewarta: mansy
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2009
