Keterangan tertulis GPS yang diperoleh di Jakarta, Sabtu, menyebutkan, deklarasi itu dilakukan di Gedung Batang Garing, Palangkaraya, Kalteng, Sabtu.
Deklarasi yang dihadiri oleh Sekjen GPS Turino Yulianto, Ketua Bidang Jaringan dan Wilayah GPS Agus Muldya dan Ketua GPS NTB Amirul Mukminin ini juga disertai pengukuhan pengurus GPS dari seluruh Kab/Kota se-Kalimantan Tengah.
Alida mengatakan di samping kebutuhan listrik, masyarakat Kalteng juga berharap adanya sertifikasi tanah cuma-cuma dengan cara jemput bola untuk sertifikat tanah adat yang dimiliki masyarakat.
Selain itu, kata Alida, Kalteng juga membutuhkan pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan yang baik dan murah. Alida juga menyampaikan keinginan masyarakat Kalteng agar suatu saat Palangkaraya bisa menjadi ibukota Republik Indonesia.
Kata dia, harapan ini bisa terwujud jika infrastruktur yang ada di Kalteng telah memenuhi kebutuhan masyarakat. "Saya harap pemerintah mendatang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kalteng tersebut," ujarnya.
Sementara itu, dalam sambutannya Anggota Dewan Pembina GPS (Gerakan Pro SBY) Mayjen TNI (purn) Herman LD menyatakan bahwa Palangkaraya berpotensi besar jadi Bali kedua di Indonesia.
Dengan kekayaan alam yang dimiliki Kalteng, dia yakin provinsi akan besar. Untuk itu, dia menilai pembangunan infrastruktur Kalteng harus jadi prioritas termasuk masalah listrik dan energi.
Menurut Herman, dalam mewujudkan harapan tersebut perlu kepemimpinan nasional yang kuat dan peduli rakyat. Kata dia, kesinambungan pembangunan perlu dilakukan agar pembangunan di Kalteng dapat berjalan tuntas.
Menurut dia, pemimpin nasional yang dinilai mampu menyerap aspirasi rakyatnya adalah SBY-Boediono.
Kendati SBY memasuki masa kepimpinan untuk kedua kalinya, Herman menyatakan SBY telah menjanjikan regenerasi kepemimpinan karena tahun 2014 tidak mungkin maju kembali. Oleh karena itu kaum muda diajak untuk tidak lagi golput dan segera memilih pemimpin terbaik.(*)
Pewarta: rusla
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2009
