Usai menghadiri acara bhakti sosial TNI-Keluarga Berencana- Kesehatan di pendopo Parasamya di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sabtu, Sugiri mengatakan anggaran pelaksanaan program KB nasional dalam tiga tahun terakhir terus meningkat.
"Peningkatan tersebut seiring dengan bertambahnya jumlah peserta KB," katanya.
Ia menyebutkan pada 2006 anggarannya sebesar Rp700 miliar, meningkat menjadi Rp1,02 triliun pada 2007, dan pada 2008 meningkat lagi menjadi Rp1,6 triliun. "Sedangkan untuk 2009 anggarannya meningkat 0,03 persen," katanya.
Sementara itu, jumlah peserta KB secara nasional pada 2006 sebanyak 5,4 juta orang, pada 2007 meningkat menjadi 6,5 juta orang, dan pada 2008 meningkat lagi menjadi 6,7 juta orang.
Menurut dia, jumlah peserta KB pria semakin banyak. Pada 2008 permintaan terhadap alat kontrasepsi KB pria melalui operasi sebanyak 11 ribu orang.
"Pada 2009 kami memperkirakan permintaan terhadap alat kontrasepsi KB pria mencapai 21 ribu orang," katanya.
Ia mengatakan dari total peserta KB nasional, peserta KB pria hanya 1,5 persen dari jumlah tersebut. Oleh karena itu, pihaknya berharap pada akhir 2009 peserta KB pria meningkat hingga 3,6 persen.
"Sedangkan jumlah peserta KB baru nasional diharapkan mencapai 6,6 persen, terdiri 3,6 persen pria dan tiga persen wanita," katanya.
Mengenai petugas penyuluh lapangan KB, Sugiri mengatakan jumlahnya menurun, karena dampak dari otonomi daerah.
"Sebelum era reformasi jumlah petugas penyuluh lapangan KB mencapai 26 ribu orang, namun di era reformasi berkurang menjadi 19 ribu orang," katanya.
Menurut dia, berkurangnya jumlah petugas penyuluh lapangan KB karena ketidakjelasan status kelembagaan yang menangani program nasional KB pada 2002 hingga 2007.
"Namun, pada 2007 hingga sekarang kondisinya sudah mulai membaik, terutama mengenai status kelembagaan serta kerjasamanya dengan institusi pemberdayaan perempuan," katanya.
Ia menyebutkan jumlah petugas penyuluh lapangan KB saat ini diperkirakan mencapai 22 ribu orang.
Menurut dia, idealnya setiap desa memiliki satu petugas penyuluh KB. Namun, pada kenyataannya masih banyak ditemui satu petugas penyuluh lapangan KB menangani lima desa.
"Masih sedikitnya jumlah petugas penyuluh lapangan KB karena sistem pengangkatan formasi pegawai negeri sipil (PNS) tidak sesuai dengan kebutuhan untuk pengadaan petugas penyuluh KB," katanya.
Menurut Sugiri, untuk memenuhi pengadaan petugas penyuluh KB sesuai jumlah yang ideal, perlu pengangkatan kader sebagai petugas lapangan yang diberi honor, pengangkatan tenaga kontrak, atau bisa dengan melibatkan mahasiswa peserta kuliah kerja nyata (KKN).
"Kami telah membahas masalah ini dengan DPR RI, terutama mengenai anggaran untuk membayar honor tenaga penyuluh lapangan KB," katanya.(*)
Pewarta: rusla
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2009
