"Saat ini, reformasi birokrasi di tubuh Departemen Keuangan sedang berjalan, di bawah kepemimpinan Sri Mulyani," katanya di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, jika Sri Mulyani benar terpilih sebagai Gubernur BI, maka penggantinya harus merupakan figur yang memiliki kapabilitas untuk melanjutkan reformasi birokrasi di tubuh departemen tersebut.
"Kemampuan atau kecerdasan dalam memimpin Departemen Keuangan bukan yang terutama. Justru yang terpenting memiliki kapabilitas," katanya. Namun, lanjutnya, sesungguhnya Sri Mulyani jangan terlalu dini memimpin BI.
Ia menuturkan, Menteri Keuangan yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Perkonomian ini sebaiknya menyelesaikan dahulu periode kepemimpinan di departemennya.
"Sri Mulyani baru sekitar tiga tahun memimpin Departemen Keuangan. Sebaiknya dituntaskan hingga satu periode atau dua tahun lagi kepemimpinannya," katanya.
Menurut dia, posisi Gubernur BI sebaiknya diisi dari kalangan dalam institusi itu sendiri. "Di BI ada Deputi Gubernur Hartadi A.Sarwono dan Mulyaman Hadad, yang memiliki kapasitas untuk memimpin lembaga ini," katanya.
Namun, menurut Umar, jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tetap memutuskan untuk mengangkat Sri Mulyani menjadi Gubernur BI dan DPR menyetujui, maka reformasi birokrasi yang saat ini sedang terjadi di tubuh departemen keuangan harus terus berjalan.(*)
Pewarta: handr
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2009
