Jakarta (ANTARA News) - Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, Senin, mengatakan pemerintah menghormati dan siap menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) berkenaan dengan penggunaan KTP pada Pilpres 2009.

"Saya kira kita hormati apa saja keputusan MK. Kita jalankan dengan baik apapun keputusan MK, kita harus patuhi," katanya usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Senin.

Hatta mengungkapkan, pertemuan di Halim itu salah satunya untuk melaporkan perkembangan terakhir, baik di KPU maupun yang MK.

"Hasilnya, kita jalankan seluruh keputusan MK apapun keputusannya. Keputusan MK itu mengikat kita semua untuk dijalankan," ujarnya seraya menambahkan bahwa keputusan MK tidak memerlukan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang-Red) untuk dapat dijalankan KPU.

Saat ditanya mengenai ketidakhadiran perwakilan SBY-Boediono pada pengumuman tersebut, Hatta selaku Ketua Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono mengatakan bahwa pihaknya tidak menerima undangan.

"Ibu Mega mengatakan kita diundang, itu tak betul. Kita tak ada undangan. Saya tadi komplain ke Ketua KPU kenapa mengambil keputusan yang sangat strategis seperti itu kami tak diundang," katanya.

Hatta menilai sekalipun telah ada dua capres ke KPU tapi sebaiknya ketiga capres ikut dalam acara itu, apalagi mereka mengaku sudah meminta perbaikan DPT, seperti klarifikasi daftar ganda. (*)

Pewarta: imung
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2009