"Kita menemukan masalah besar di DPT. Minimum ada sepuluh juta nama bermasalah dan itu tersebar di 200 kota dan kabupaten. Bahkan DPT bermasalah itu dapat berpotensi menjadi 20 juta," kata Prabowo di Jakarta, Selasa.
Masalah DPT yang terjadi itu di antaranya ada pada tempat pemungutan suara (TPS), dimana nama pemilih fiktif mencapai hingga ratusan dan bahkan ada pula DPT memakai judul Pilkada.
"Ini saya kira menjadi tanggungjawab kita sebagai bangsa dan hal ini yang disesalkan bisa terjadi dalam suatu alam demokrasi," kata Prabowo.
Untuk masalah kekacauan DPT itu, menurut Prabowo, perlu ada pertanggungjawaban pemerintah dan hal semacam itu seharusnya tidak pantas terjadi di Indonesia.
Prabowo juga berharap masyarakat mewaspadai adanya berbagai potensi kecurangan saat dilakukannya pemilihan 8 Juli nanti.
"Ini adalah pemilihan presiden yang penuh tantangan, penuh ketidakberesan, kemudian juga ada upaya-upaya black campaign dan ulah-ulah tidak terpuji," katanya.
Prabowo juga menghimbau aparat TNI/Polri agar tetap setia kepada negara dan bukan perorangan serta jangan mengkhianati cita-cita demokrasi.
"Sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan bangsa dan rakyat pasti akan terungkap," katanya.
(*)
Pewarta: surya
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2009
