"Semestinya, soal harga ini antara pedagang dengan pemerintah yakni PD Pasar Jaya, bukan dengan pengembang," kata Ketua DPW Asosiasi Pedagang Seluruh Indonesia DKI Jakarta, Hasan Basri, Jumat.
Menurut dia, para pedagang hanya berurusan dengan PD Pasar Jaya, tapi kenapa melalui developer.Sementara pengembang dan pedagang tidak ada hubungan struktural maupun moral.
Pengembang, kata dia, tidak ada tanggung jawab dengan pedagang, sehingga harga yang ditawarkan jauh dari realistis dan kemampuan pedagang.
"Kenapa kami digiring ke pengembang, padahal kita tahunya hanya dengan pemerintah (PD Pasar Jaya)," kata Hasan.
Ia menjelaskan, harga yang ditawarkan pengembang bervariasi ada yang sebesar Rp300 juta, Rp200 juta dan Rp150 juta semua itu dihitung per meter bukan per kios.
Tapi, kata dia, tawaran itu masih belum jelas, mungkin tidak jauh dengan harga kios di Blok A per meternya seharga Rp120 juta sampai Rp500 juta dengan ukuran 2 x 2 meter.
"Namanya pengusaha dengan melihat potensi yang cukup besar, tentunya bisa menerapkan harga di luar akal sehat dari pedagang.Sehingga yang ditawarkan pengembang itu belum disepakati," ujarnya.
Hasan mengatakan pemerintah seakan-akan melepaskan diri dari kebijakan yang ada di Pasar Tanah Abang, dan yang menjadi pertanyaan pengelolaan pasar itu diserahkan kepada pihak swasta.
"Ada apa ini, banyak pertanyaan yang timbul di masyarakat maupun orang peduli pasar tradisional," katanya.
Menurut dia, beberapa tahun lalu,sebelum blok B,C,D dan E yang kini menjadi blok B dibongkar, pedagang mampu meraup omset penjualan hingga Rp3 juta per hari bahkan lebih.
Dari omset tersebut, kata dia, 20 persen diantaranya menjadi keuntungan pedagang, sehingga saat itu berapapun harga yang ditawarkan developer tidak masalah.
Tapi saat ini, kata Hasan, untuk mendapatkan Rp500 ribu per hari sudah sangat berat, karena beberapa mall yang baru dibangun seperti Jakarta Convention Center juga menjual secara grosir dengan harga bersaing. (*)
Pewarta: handr
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2009
