"Tidak benar kalau ada isu yang menyebutkan terjadinya perpecahan di tubuh Golkar," katanya di Jakarta, Selasa.
Pernyataan itu juga disampaikan usai menghadiri rapat pengurus di rumah kediaman Ketua Umum DPP Partai Golkar, H M Jusuf Kalla, pada Senin (13/7) tengah malam.
Menurut Priyo, adanya desakan dari orang perorangan agar dipercepat jadwal musyawarah nasional (Munas) DPP Partai Golkar, itu hal yang biasa dalam berpartai tetapi harus melalui mekanisme dan aturan yang ada.
"Sangat tidak santunlah bila secepat itu langsung ada wacanan dilakukan Munas," katanya.
Sebab bila dilakukan Munas sebalum berakhinya masa tugas ketua umum pimpinan partai maka itu sudah melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
"Kalau mempercepat Munas sebelum masa berakhirnya pengurus maka itu disebut sebagai musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). Munaslub bisa dilaksanakan jika ada pelanggaran yang dilakukan partai maupun pengurus partai," katanya.
Ia mengatakan, rapat pengurus DPP Partai Golkar pasca pemilu presdien (Pilpres) adalah semata-mata membicarakan masalah evaluasi terhadap hasil pemilu legislatif maupun pemilu presiden.
Terkait adanya wacana dari sebagian pengurus partai, agar sebaiknya Golkar beroposisi terkait kekalahan pada Pilpres, itu belum bisa ditentukan saat ini karena Golkar masih merupakan partai pemerintah yang solid hingga berakhirnya kepengurusan lama bulan Oktober 2009.(*)
Pewarta: jafar
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2009
