Beijing (ANTARA News) - Komite Sentral Partai Komunis China (CPC) memberi perhatian penuh kepada Xinjiang karena wilayah ini sangat strategis dan penting bagi China, kata Wakil Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (NPC) China Ismail Tiliwaldi.

"Komite Sentral CPC telah mengagendakan Xinjiang sebagai suatu wilayah yang penting dan strategis sehingga upaya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi terus akan dilakukan," kata Ismail Tiliwaldi dalam keterangan pers khusus kepada enam wartawan asing dari lima muslim, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Turki, Maroko dan stasiun TV Al Jazzera, Qatar, di Beijing, Rabu.

Ismail menandaskan, pemerintah pusat tidak pernah menjadikan wilayah otonomi khusus Xinjiang sebagai kawasan terabaikan, sebaliknya menjadi wilayah yang akan terus ditingkatkan pembangunan berbagai bidang.

Tiliwaldi mencontohkan, berbagai kemajuan indikator ekonomi telah berhasil dicapai di wilayah itu, seperti nilai perdagangan naik dari hanya 23 juta dolar AS pada 1978 menjadi lebih dari 22 miliar dolar AS tahun 2008.

Demikian pula dengan berbagai sarana infrastruktur seperti jalan raya, jalur kereta api, pembangunan bandara internasional, dan jalan bebas hambatan.

"Semua pembangunan infrastruktur akan terus pemerintah pusat lakukan dan tingkatkan sehingga akan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat," kata pejabat tinggi China asal suku Uighur itu.

Tiliwaldi mengklaim, sekalipun banyak dihuni berbagai suku bangsa, kehidupan di Xinjiang sangat harmonis dan berinteraksi satu sama lain dengan baik.

Kehidupan suku Uighur, sebagai penduduk asli yang beragama Islam, dengan suku Han, yang merupakan penduduk mayoritas China, selama ini berjalan baik dan harmonis sehingga mampu memajukan perekonomian wilayah dan menyejahterakan penduduknya.

Namun, dia tidak mengelak jika satu saat terjadi gesekan dan pertentangan antar suku. "Ibarat kehidupan sebuah keluarga pasti pernah terjadi suatu perselisihan diantara mereka dan itupun yang terjadi di wilayah Xinjiang."

China juga tidak membatasi popoluasi suku Uighur dan bahkan mereka diizinkan beranak lebih dari satu, sebuah aturan yang tidak berlaku untuk etnis Han.

"Penduduk setempat tidak dikenakan ketentuan `Satu Keluarga Satu Anak`. Ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat tidak membatasi jumlah anak bagi masyarakat yang berasal dari suku minoritas seperti Uighur," kata Tiliwaldi. (*)

Pewarta: mansy
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2009