"Kondisi itu disebabkan rambu-rambu ajaran agama, keluhuran budaya, dan kesantunan bermasyarakat menjadi hilang akibat korupsi," katanya pada seminar membangun budaya anti korupsi di Kampus UII, Kamis.
Buruknya indikator "corruption perception index" dan "world governance indicators" menunjukkan Indonesia gagal menjadi bangsa yang jujur sehingga korupsi membudaya.
"Data `transperancy international` juga menunjukkan Indonesia pada 2006 menjadi negara dengan `corruption perception index` urutan 130 dari 160 negara," katanya.
"World governance indicators" menunjukkan efektivitas pemerintahan, kualitas regulasi, penegakan hukum, dan kontrol terhadap korupsi sebagai elemen penting dalam pemberantasan korupsi mengalami tren negatif dibandingkan sebelum masa reformasi.
Ia mengatakan, korupsi juga menggerus hak-hak rakyat untuk hidup sejahtera dan lebih baik sehingga jumlah penduduk miskin dan pengangguran pun meninggi.
Warga miskin pada 2008 mencapai 34,96 juta atau 15,42 persen total penduduk. Penduduk yang masuk dalam tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2009 mencapai 8,14 persen atau 9,26 juta orang.
"Hal itu merupakan gambaran masih lemahnya efektivitas kebijakan bagi rakyat akibat masifnya korupsi," kata Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) itu.
Ironisnya, di tengah praktik masif korupsi, akhir-akhir ada gejala atau upaya sistematis untuk menghadang pencegahan dan pemberantasan korupsi yang seharusnya dianggap sebagai musuh bersama. (*)
Pewarta: jafar
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2009
