Jakarta (ANTARA News) - Tokoh senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) AP Batubara meminta Fraksi PDIP DPR (2009-2014) tetap sebagai partai oposisi untuk mewujudkan kehidupan demokrasi khususnya untuk mengawas jalannya pemerintahan agar sesuai perudang-undangan yang berlaku.

AP Batubara mengemukakan hal itu di Jakarta, Jumat, menjawab pertanyaan pers terkait kekalahan capres dari PDIP yaitu Megawati Soekarnoputri dari hasil hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei terhadap pemilihan presiden (pilpres), 8 Juli lalu.

Menurut anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP itu, sarannya tersebut didasarkan -jika memang KPU menetapkan capres terpilih 2009 bukan dari capres yang diusung PDIP- selama sebagai oposisi pada periode (2004-2009), FPDIP dinilai belum maksimal malaksanakan tugas sebagai kekuatan penyeimbang terhadap pemerintah.
AP Batubara memberikan contoh, saat FPDIP mengajukan hak angket kepada pemerintah terkait kenaikan harga BBM, telah mampu mendapat dukungan partai lain dengan meneliti harga sesunguhnya dari impor BBM oleh Pertamina dan selisih nilai jualnya kepada konsumen, namun hak angket gagal diajukan karena parpol lain menarik dukungannya.

Ia menyatakan optimis, PDIP sebagai partai oposisi akan mendapat dukungan rakyat karena melakukan pekerjaan mulia dalam kehidupan negara demokratis, yaitu adanya partai yang sanggup mengkritisi kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
"PDIP sudah jelas merupakan partai para pejuang demokrasi yang tidak gila pada kekuasaan, sehingga PDIP sebagai oposisi, berkewajiban mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan," katanya.

AP menegaskan, kalau tidak diawasi dan dikontrol, maka pemerintahan akan otoriter dan akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan, sehingga perlunya PDIP menjadi partai oposisi, walaupun dalam UUD 1945 tidak disebut istilah oposisi tersebut.

Ia berpendapat, idealnya PDIP dalam beroposisi, berkoalisi dengan Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partrai Hanura, namun pihaknya menyangsikan Golkar bersedia sebagai oposisi karena selama ini mereka terbiasa dengan kekuasaan.Berkaitan kaderisasi kepimpinan orang nomor satu di PDIP mendatang, AP Batubara mengatakan, sesuai hasil survei terhadap masyarakat, sebagian besar menginginkan keturunan Proklamator Bangsa Bung Karno sebagai pemimpin nomor satu di PDIP.
Ketika ditanya Puan Maharani (putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri) pantas memimpin PDIP mendatang, AP Batubara menyatakan Puan Maharani dinilai pantas memimpin PDIP, namun yang bersangkutan masih membutuhkan pengalaman di dalam memimpin partai berlambang kepala banteng dengan moncong mulut berwarana putih itu.(*)

Pewarta: mansy
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2009