Staf Ahli bidang Revitalisasi Pedesaan, Pertanian, dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas, Deddy M Maskur Riady, di Jakarta Selasa mengatakan, untuk menentukan subsidi langsung ke petani sangat susah sehingga tidak mungkin dialihkan begitu saja.
"Departemen Pertanian mintanya di geser-geser pemberian subsidinya, namun itu susah," katanya.
Sebelumnya, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir juga menyatakan keberatannya terhadap rencana pengalihan subsidi pupuk 2009 untuk infrastruktur.
Menurut dia, pengalihan subsidi pupuk akan menyebabkan harga pupuk terutama Urea melonjak misalnya dapat mencapai Rp2.100 per kilogram dari yang saat ini hanya Rp1.200 per kilogram.
"Bahkan di lapangan bisa saja harga pupuk akan naik hingga Rp2.500 per kilogram, jika anggaran subsidi yang selama ini untuk pupuk anorganik (Urea, ZA dan SP-36) dialihkan, seperti untuk infrastruktur," katanya.
Seperti diketahui, Departemen Pertanian mengusulkan agar sebagian anggaran subsidi pupuk yang sebesar Rp17,12 triliun dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan pupuk organik.
Usulan tersebut sudah disampaikan ke Departemen Keuangan dan Badan Perencanan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Menurut Menteri Pertanian, Anton Apriantono, meski ada pengalihan anggaran subsidi pupuk namun petani masih tetap mendapat subsidi pupuk, walau hanya sebesar 20 persen.
Subsidi tersebut diturunkan dari subsidi pupuk selama ini yang besarnya 56 persen dari harga pokok produksi urea Rp2.725 per kilogram.
Menurutnya, pengalihan ini untuk memperkecil peluang penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi sebagai akibat adanya selisih harga yang besar dengan pupuk non-subsidi.
Penghematan dari subsidi itu dapat digunakan untuk membantu petani/peternak mengembangkan pupuk organik melalui ternak sapi, rumah kompos dan alat angkutnya yang akan disebar di sentra produksi, serta pembangunan infrastruktur pertanian.
(*)
Pewarta: handr
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2009
