"Total anggaran ekonomi kerakyatan yang bersumber dari APBD Karawang pada tahun ini mencapai Rp5 miliar. Tapi dipastikan ada Rp1 miliar yang fiktif," kata Bupati Karawang, Dadang S Muchtar, di Karawang, Kamis.
Namun, hingga kini bupati mengaku, baru menemukan atau mendapat laporan anggaran ekonomi kerakyatan fiktif sebesar Rp750 juta yang dilengkapi dengan bukti-bukti. Sedangkan sisanya sebesar Rp250 juta masih dicari pembuktiannya.
"Pengeluaran anggaran ekonomi kerakyatan sebesar Rp250 juta itu masih dalam proses pencairan bukti. Apakah rekening penerima yang fiktif atau memang penerimanya yang fiktif. Itu masih dicari," katanya seraya menambahkan, pihaknya merasa "kebobolan" atas kejadian itu.
Dikatakannya, munculnya temuan atau laporan anggaran ekonomi kerakyatan fiktif itu akibat sistem pengawasan di lingkungan Pemkab Karawang yang masih lemah.
Ia menilai, kelemahan pengawasan tersebut karena minimnya ilmu pengetahuan para pegawai pengawasan itu sendiri, termasuk akibat keterbatasan tenaga atau personel yang bertugas di bidang pengawasan.
Menurut dia, penyaluran dana ekonomi kerakyatan perlu adanya sinkronisasi antara Pemkab Karawang dengan Bank Jabar. Sehingga tidak sembarangan merealisasikan dana tersebut. Selain itu, perlu juga penelitian terhadap calon penerima bantuan keuangan itu, untuk menghindari dana fiktif.(*)
Pewarta: kunto
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2009
