"Masih ada 18,13 persen desa terpencil, termasuk sebagian pulau-pulau yang dihuni ratusan kepala keluarga di sejumlah kabupaten belum menikmati penerangan listrik sehingga masyarakatnya mengalami ketertinggalan," kata Kepala Distamben Sulsel, Ir Sampara Salman di Makassar, Selasa.
Guna mengatasi hal itu, lanjutnya, pihaknya sejak tahun 2008 membangun 2.300 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Matahari (PLTMH) berkapasitas 50 kilowatt (kw)/unit di daerah ini dengan investasi Rp23 miliar.
Pemasangannya diprioritaskan pada daerah terpencil yang sulit dijangkau jaringan listrik PLN karena lokasi desa tersebut berada di perbukitan, di bawah kaki gunung serta pulau - pulau yang memiliki potensi tetapi masyarakatnya masih mengggunakan penerangan dari sumbu lampu minyak tanah.
Setiap kabupaten/kota di provinsi ini, tidak termasuk kabupaten Toraja Utara yang dimekarkan tahun lalu dari induknya kabupaten Tanatoraja, memperoleh 100 unit PLTS bernilai Rp1 miliar, katanya seraya menambahkan, target pemasangan 2.300 unit PLTS/PLTMH tahun ini dapat direalisasi karena masih ada pembangkit listrik yang belum terpasang.
"Kita harapkan tahun 2009 tidak ada lagi desa tertinggal/terpencil di provinsi ini yang gelap-gulita tetapi sudah terang-benderang dengan cahaya lampu di rumah warga, meskipun hanya dua atau tiga lampu 10 watt," katanya.
Sebab, masalah listrik pedesaan sudah bisa ditanggulangi pemerintah dengan membangun PLTS program Kementerian ESDM kerjasama pemerintah provinsi Sulsel, sehingga PLN sisa memusatkan jaringan listriknya di kota kabupaten dan kecamatan.
Hanya saja, ungkapnya, diperlukan sinkronisasi program dan koordinasi kinerja yang kuat dari instansi yang berwenang menangani sektor pertambangan di daerah ini, termasuk Pertamina yang melakukan distribusi penyaluran BBM (solar) ke PLN lancar dan tidak putus-putus karena lampu bisa padam sebab pasokan kurang lancar.
Terkait dengan pengembangan energi alternatif dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam seperti Biomassa (1.663,18 ton) dan batubara (36,524 ribu ton), lanjutnya, merupakan kebutuhan yang sangat mendesak untuk difungsikan dengan bersinergitas kebijakan pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/kota. (*)
Pewarta: handr
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2009
