Timika (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Mimika akan mengalokasikan dana Rp200 miliar dari APBD-nya untuk memekarkan Provinsi Papua Tengah dengan ibukota Timika.

Ketua DPRD Mimika Yosep Yopi Kilangin kepada ANTARA di Timika, Rabu mengatakan, alokasi anggaran Rp200 milliar itu sudah disetujui DPRD Mimika sehingga Provinsi Papua Tengah diharapkan sudah terwujud dalam waktu dua hingga tiga tahun ke depan.

"Kita semua mendukung pembentukan Provinsi Papua Tengah dengan ibukota Timika," kata Yopi Kilangin.

Bupati Mimika Klemen Tinal belum lama ini telah menerbitkan SK Panitia Pembentukan Provinsi Papua Tengah yang diketuai Andreas Anggaibak, Ketua DPRD Mimika periode 1999-2004.

Panitia Pembentukan Provinsi Papua Tengah bersama Komisi A DPRD Mimika rencananya hari ini akan berangkat ke Jakarta untuk bertemu Menteri Dalam Negeri dan DPR RI guna membicarakan aspirasi masyarakat yang menghendaki Papua Tengah segera dimekarkan dari Provinsi Papua.

Yopi mengatakan, Pemda dan DPRD Mimika akan proaktif mendorong sejumlah kabupaten tetangga agar mendukung percepatan pembentukan Provinsi Papua Tengah.

Provinsi Papua Tengah rencananya akan mencakup sekitar delapan hingga 10 kabupaten yaitu Mimika, Deyai, Dogiyai, Nabire, Yapen, Waropen, Biak, Numfor, Supiori, dan Intan Jaya.

Perjuangan pembentukan Provinsi Papua Tengah telah berlangsung sejak dekade 1980-an.

Tahun 1986 Mendagri menerbitkan SK No 174 tentang pembentukan Pembantu Gubernur Irian Jaya III dengan ibukota Mapurujaya (sekarang Timika). Selanjutnya pada tahun 1999, Gubernur Freedy Numberi mengeluarkan konsep alternatif pemerkaran Provinsi Irian Jaya yang mengacu pada hasil kajian Depdagri.

Melalui UU No 45 tahun 1999, pemerintah pusat telah menyetujui pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah dengan ibukota Timika yang ditindaklanjuti dengan keluarnya SK Presiden RI No 321 tahun 2001 tentang pengangkatan Wakil Gubernur I Irian Jaya atas nama Drs Herman Monim sebagai Penjabat Gubernur Provinsi Irian Jaya Tengah.

Namun rencana pendeklarasian Provinsi Papua Tengah tahun 2003 tertunda menyusul pecahnya perang antara pihak pro dan kontra pemekaran hingga jatuh korban jiwa tujuh orang.

Lantaran timbulnya penolakan dari sebagian kelompok masyarakat Mimika saat itu, sejumlah kabupaten lain terus berjuang untuk merealisasikan pembentukan Provinsi Papua Tengah.

Salah satunya adalah Kabupaten Nabire yang sangat berambisi menjadikan Nabire sebagai ibukota Provinsi Papua Tengah. (*)

Pewarta: kunto
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2009