Sebagai negara kepulauan yang berbasis agraris, Indonesia hanya memiliki modal berupa sumber daya alam, yang mencakup sektor pertanian, perkebunan, kelautan, dan kehutanan, sebagai penopang ekonomi, katanya di Gorontalo, Sabtu.
Namun ketersediaan sumber daya alam itu, menurut dia, belum dibarengi dengan suatu kesepakatan nasional dalam mengelola dan mengklasifikasikan lahan yang ada.
"Hingga kini belum ada kesepakatan tentang tata ruang nasional, yang membagi dengan jelas mana peruntukan lahan pertanian, hutan lindung, dan perkebunan," katanya.
Padahal, lanjut dia, pada 2015, Indonesia akan menjadi salah satu negara yang akan bersaing ketat dengan negara ASEAN lainnya, dalam segala bidang.
Di sisi lain, lanjut Aviliani, otonomi yang diberikan pada setiap daerah justru menghasilkan kebijakan sendiri, yang bahkan mengalihfungsikan lahan, semisal hutan lindung menjadi wilayah pemekaran.
Dia mengatakan dengan satu kesepakatan nasional tentang tata ruang, ke depan tidak ada lagi tawar menawar antara pemerintah daerah dengan DPRD dalam menghasilkan sebuah kebijakan yang justru dapat mengurangi sumber daya alam.
"Kalau perlu, kesepakatan nasional itu dibuat seperti garis besar haluan negara (GBHN) sehingga tidak akan bisa diubah, bahkan saat terjadi pergantian orang dalam pemerintahan sekalipun," katanya. (*)
Pewarta: handr
Editor: Aditia Maruli Radja
COPYRIGHT © ANTARA 2009
