Direktur An Nasr Institute, Munarman di Solo, Jateng, Ahad, mengatakan, tindakan yang berlebihan dengan adanya pengawasan tersebut secara tidak langsung membuat ketakutan tersendiri di kalangan umat Islam saat mereka melakukan kegiatan agama mereka.
"Hal tersebut malah dapat berimplikasi buruk terhadap stabilitas keamanan Indonesia karena berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di antara masyarakat Indonesia," katanya usai seminar "Nasib Umat Islam Pascapilpres" di Solo.
Dia mengatakan, isu-isu terorisme sebaiknya jangan dikaitkan dengan masalah ibadah agama tertentu, khususnya Islam.
"Mereka yang tidak bersalah adalah pihak yang mendapat dampak paling buruk dari adanya pengawasan seperti yang dilakukan Polri," katanya.
Selain itu, menurut Munarman, kegiatan pengawasan terhadap ceramah keagamaan tersebut sebaiknya tidak dilakukan karena tidak memiliki dasar hukum.
Senada dengan itu, mantan pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia, Abu Bakar Ba`asyir mengatakan, pengawasan terhadap ceramah agama seperti itu menunjukkan sikap yang seperti dilakukan di masa Orde Baru.
"Pengawasan yang dilakukan terhadap ceramah agama tersebut tidak wajar dan hanya menyudutkan kalangan tertentu," katanya.
Menurut Ba`asyir, pemerintah sebaiknya jangan khawatir terhadap ceramah-ceramah agama.
"Tindakan yang berlebihan seperti itu hanya menimbulkan di kalangan masyarakat sendiri," kata Abu Bakar Ba`asyir.
Sementara itu, dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Revrisond Baswir mengatakan, pengawasan terhadap ceramah agama seperti itu menunjukkan penindasan terhadap umat Islam.(*)
Pewarta: mansy
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2009
