Ketua FSPP Provinsi Banten KH Sulaeman Ma`ruf di Serang, Ahad mengatakan, langkah kepolisian yang akan mengawasi kegiatan dakwah merupakan langkah mundur dalam membangun demokrasi dan menjalin kemitraan antara polisi dan masyarakat.
"Saya sangat prihatin karena selama ini kemitraan Polri dengan masyarakat termasuk kalangan pesantren terjalin dengan baik, jangan dirusak kembali dengan kebijakan itu," katanya.
Dengan adanya pengawasan kegiatan dakwah tersebut seolah-olah umat Islam selalu dicurigai melakukan aktivitas-aktivitas yang ada kaitannya dengan aksi terorisme, sehingga Islam menjadi termarjinalkan dan dikekang seperti kembali ke zaman Orde Baru.
"Sebaiknya Polri jangan menggeneralisir permasalahan, terorisme harus dilihat kasus-perkasus apalagi jika mengaitkan dengan umat Islam dan pesantren," kata KH Sulaeman Ma`ruf
Menurut Sulaeman, pihaknya sejak awal sepakat mengutuk keras aksi terorisme karena tindakan-tindakan terorisme dan pengrusakan adalah perbuatan kriminal yang tidak diajarkan di pesantren manapun.
Jangan mengaitkan pelaku-pelaku tindakan terorisme itu dengan pesantren atau lulusan pesantren, sebab tidak ada pesantren apalagi di Banten yang mengajarkan seperti itu.
Ia mengatakan, kalaupun ada di antara mereka pelaku terorisme itu pernah duduk di pesantren, bukan berarti harus disamakan atau digeneralisir sebab mereka hanya oknum.
"Saya berharap Polri bertindak adil dalam menangani masalah tersebut jangan digeneralisir," katanya.
Berkaitan dengan tibanya bulan suci Ramadhan, Kepolisian RI akan menggelar Operasi Cipta Kondisi, tujuannya agar umat Islam bisa menjalankan ibadah puasanya dengan tenang dan nyaman.
Salah satu kegiatan dari operasi itu adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan dakwah.
Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Pol Nanan Soekarna mengatakan, operasi kepolisian yang digelar sebelum Operasi Ketupat (lebaran) itu juga dimaksudkan untuk meminimalisasi dakwah yang bersifat provokasi pada tindakan terorisme.(*)
Pewarta: mansy
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2009
