Jika laporan-laporan itu benar, undangan Korea Utara kepada Stephen Bosworth akan menjadi isyarat lain negara komunis itu untuk mendekati dunia, setelah pihaknya kesulitan ekonomi akibat dihantam sanksi-sanksi PBB karena uji coba nuklirnya Mei lalu.
Bosworth akan memimpin delegasi pertama berkunjung ke Korea Selatan, China dan Jepang untuk membahas perundingan perlucutan senjata nuklir enam negara dengan Korea Utara, sebelum menuju Pyongyang, kata surat kabar JoongAng Ilbo mengutip sumber diplomatik di Washington.
Kantor berita Korea Selatan Yonhap menurunkan laporan yang sama dengan sumber seorang diplomat di Washington, mengatakan, Korea Utara menyampaikan undangan ketika mantan Presiden Bill Clinton berada di Pyongyang pada bulan ini.
Clinton dalam kunjungan tersebut berhasil membebaskan dua wartawati AS yang dipenjarakan oleh Korea Utara karena memasuki negara tersebut secara ilegal.
Jika Bosworth melakukan kunjungan tersebut, itu akan menjadi perundingan bilateral resmi pertama antara Korea Utara dan pemerintah Presiden Barack Obama mengenai masalah nuklir.
Para pejabat kedutaan AS di Seoul, di mana Bosworth berada pada awal pekan ini, tidak memberikan komentar mengenai laporan-laporan itu.
Para pejabat AS mengatakan, mereka bersedia akan mengadakan pembicaraan langsung dengan Korea Utara dalam konteks perundingan perlucutan senjata enam negara, yang melibatkan kedua Korea, China, Jepang, Rusia dan AS.
Perundingan-perundingan, yang diselenggarakan oleh penyumbang terbesar Korea Utara, China, terhenti pada akhir tahun lalu. Kini Pyongyang memboikot perundingan-perundingan tersebut dan mengatakan, pihaknya memandang format itu sudah berakhir.
Namun demikian, Korea Utara telah melakukan serangkaian langkah pendekatan dalam beberapa bulan terakhir ini kepada AS dan Korea Selatan, termasuk pembicaraannya dengan Clinton.
Pyongyang juga mengirimkan utusan pertamanya ke Korea Selatan selama hampir dua tahun terakhir, dan mengusulkan dilanjutkannya proyek-proyek bisnis dan pariwisata dengan Selatan.
Philip Goldberg, koordinator AS untuk sanksi-sanksi PBB kepada Korea Utara, telah berada di Asia beberapa hari belakangan ini untuk minta dukungan hukuman yang bertujuan menghentikan perdagangan senjata Korea Utara.
Pyongyang diperkirakan mengeruk keuntungan setidaknya ratusan juta dolar per tahun dari perdagangan senjata.
Para analis mengatakan, langkah pendekatan Korea Utara itu diduga mengindikasikan bahwa sanksi-sanksi tersebut akan menekan negara itu dan mendesak Pyongyang mencari dana untuk kekosongan cadangannya.
Sektor pertanian yang penting bagi Korea Utara juga hancur tahun ini karena banjir melanda ladang-ladangan pertanian.
(*)
Pewarta: mansy
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2009
