"Jika bentuknya masih kepanitiaan, seolah-olah kami hanya seperti pengemis yang kemudian harus minta kemana-mana untuk mencari dana penyelenggaraan `biennale`," kata seniman Butet Kertarajasa di Yogyakarta, Kamis.
Menurut dia usai bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kepatihan, Yogyakarta, seharusnya ada dukungan reguler dari pemerintah daerah dengan membentuk semacam lembaga "biennale" yang memiliki anggaran rutin.
"Seniman di Yogyakarta sejak enam tahun terakhir merasa resah dengan keberlangsungan penyelenggaraan `biennale` seni rupa. Kegiatan seni rupa dua tahunan itu, sejauh ini masih terbatas pada kepanitiaan saja, dan belum terlembaga dengan baik," katanya.
Akibatnya, setiap dua tahun ketika akan menyelenggarakan "biennale", panitia terkesan harus mengemis untuk mencari dana agar acara bisa tetap berlangsung.
Oleh karena itu, seniman Yogyakarta mengusulkan keberadaan "biennale" bisa dilembagakan, sehingga diharapkan menjelang penyelenggaraan Biennale X pada 2010, lembaga "biennale" sudah terbentuk.
"Keinginan seniman Yogyakarta tersebut direspons Sri Sultan Hamengku Buwono X dengan baik. Kami berharap `biennale` bisa menjadi sebuah lembaga, bukan hanya kepanitiaan," katanya.
Ia mengatakan Sri Sultan Hamengku Buwono X juga mendukung "biennale" dilembagakan guna menjaga kesinambungan para seniman seni rupa ini untuk terus berkarya.
Sementara itu, Kepala Taman Budaya Yogyakarta Dian Anggraini mengatakan penyelenggaraan "biennale" selama ini lebih banyak dibebankan kepada masyarakat, budayawan, dan seniman.
Menurut dia, peran pemerintah daerah meskipun telah menganggarkan dana dari APBD untuk penyelenggaraan kegiatan "biennale" setiap dua tahun, dinilai masih kurang.
"Hingga penyelenggaraan Biennale IX pada 2008 memang spesifik dilakukan pemerintah daerah. Namun, konkretnya yang banyak berperan dalam kegiatan tersebut adalah seniman, sehingga usulan pelembagaan `biennale` perlu didukung," katanya.(*)
Pewarta: handr
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2009
