"Kita menginginkan BPS juga dapat lebih terbuka, metodologinya terbuka dengan data yang terbuka,karena dalam BPS ini tidak ada data yang sifatnya rahasia," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat antara BPS dengan Komisi XI di Jakarta, Rabu.
Dalam rapat yang dipimpin oleh wakil ketua Walman Siahaan, Maruarar menjelaskan, konteks lima tahun kedepan dalam kesiapan data masih meprihatinkan dan bagaimana sumbangsih pemikiran BPS untuk menyiapkan dan membuat desain yang strategis.
"Inginnya BPS mempunyai cetak biru "blueprint" secara menyeluruh dan mengadakan koordinasi dengan departemen dan instansi lain," ujarnya politisi asal PDI-P ini
Maruarar menginginkan BPS juga melakukan survei-survei data ekonomi tanpa mengurangi independensi dan mengurangi tugas pokok dalam melakukan tugas statistik walau terkendala pendanaan yang terbatas.
"Kita tidak ingin bergantung kepada lembaga swasta yang menilai tentang data-data ekonomi kita, lalu mengapa kita tidak bisa percaya dengan institusi yang telah kita bangun sendiri," ujarnya.
Dari BPS yang lebih independen dan kredibel kita dapat lebih obyektif dalam menilai suatu rezim.
"Dalam data ekonomi seperti itu dapat terlihat berapa jumlah pengangguran dan angka kemiskinan," lanjutnya.
Menurut dia, BPS dapat lebih independen apabila struktur organisasi dan pengadaan sumber daya manusianya tidak di bawah pemerintah.
"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa menjadi independen mengapa BPS tidak," ujarnya.
Kepala BPS Rusman Heriawan mengatakan akan bekerja lebih profesional apapun status struktur organisasi BPS, namun BPS telah mempelajari mengenai status lembaga statisik yang lebih independen.
"Kita telah mempelajari bahwa lembaga statistik di Inggris telah bekerja secara independen dan tidak bernaung dalam pemerintahan maupun parlemen dan ini dapat menjadi `multi player effect` lembaga statistik di dunia," ujarnya.
Ia menambahkan, walau secara struktur organisasi BPS masih dibawah pemerintah, Rusman menjamin BPS akan bekerja lebih profesional, jujur dan independen.
Pada saat yang sama anggota Komisi XI TM Nurlif juga menginginkan BPS membuat data perencanaan anggaran 2010 yang lebih rinci terutama untuk program penyempurnaan dan pengembangan statistik (P2S) yang akan menghabiskan dana terkait rencana sensus penduduk 2010.
"Data yang diserahkan mengenai program ini belum dilakukan secara rinci," ujarnya.
Rusman menjanjikan data secara rinci mengenai P2S akan selesai pada 7 September sehingga dapat segera diajukan pada rapat panitia anggaran.(*)
Pewarta: handr
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2009
