"Sebaiknya dana pembangunan jalan Tol Dalam Kota Jakarta dialihkan untuk mempercepat pembangunan angkutan masal cepat (mass rapid transportation, MRT)," katanya dalam diskusi dengan wartawan.
Tulus menilai, tol dalam kota Jakarta hanya akan menyumbang meningkatnya volume kendaraan sehingga akhirnya menimbulkan pemborosan BBM, polusi, dan kesehatan.
Sebaliknya, jalan tol akan menimbulkan permasalahan baru, karena pemerintah pasti akan melaksanakan penggusuran dan lebih berpihak kepada produsen otomotif.
Kehadiran jalan tol dalam kota akan mengorbankan ruang terbuka hijau (RTH) yang kondisinya semakin terbatas di Provinsi DKI Jakarta serta menimbulkan kemacetan baru, tegasnya.
Menurut dia, salah satu cara menekan angka kendaraan dengan membuat pengguna kendaaraan pribadi tidak nyaman untuk kemudian beralih kepada MRT adalah dengan menaikkan tarif jalan tol dan tarif parkir setinggi-tingginya.
Pemprov DKI Jakarta juga bisa mengenakan pajak progresif bagi kendaraan di DKI Jakarta, serta secara langsung mengenakan pajak bagi kendaraan dari luar DKI Jakarta yang masuk ke Ibu kota, tambahnya.
Sementara itu Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Nuzul Achjar berpendapat pembangunan MRT di Indonesia tidak pernah mendapat dukungan bantuan lunak (grant) dari Jepang karena negara ini memiliki kepentingan dengan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM).
Nuzul menilai, pembangunan jalan tol dianggap layak seandainya menghubungkan pusat kegiatan ekonomi seperti tol akses Tanjung Priok, bukan menghubungkan satu titik ke titik lain dalam kota.
Jakarta seharusnya belajar pengalaman dari Bangkok yang terpaksa membongkar tol dalam kota, karena justru menimbulkan kemacetan, serta mulai menjalankan program MRT, demikian Nuzul. (*)
Pewarta: handr
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2009
