"Jika tidak dilakukan evaluasi, lembaga ini akan tetap kelam," kata peneliti ICW Febri Diansyah.
Febri menambahkan, jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkomitmen dalam pemberantasan korupsi, maka kinerja lembaga itu harus dievaluasi secara keseluruhan, bahkan presiden tidak perlu lagi memilih lagi Hendarman Supandji.
"Kan sudah terbukti tidak berhasil. Kalau diganti, jelas akan ada regenerasi," katanya.
ICW sendiri menilai Hendarman Supandji telah gagal memimpin upaya pemberantasan korupsi.
"Banyak kasus diklaim telah ditangani tapi persentase kasus selesai terus menurun. Bahkan sejumlah kasus kredit macet dan tidak menyentuh aktor utama," katanya.
Demikian pula dengan promosi dan mutasi, selama kepemimpinan Hendarman Supandji masih bermasalah. "Jaksa agung masih mempromosikan sejumlah pejabat yang bermasalah," katanya.
Sebelumnya, LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), berharap jaksa agung yang baru nanti berasal dari luar Kejaksaan Agung (Kejagung).
"Kami berharap jaksa agung dari luar Kejagung, jangan dari internal karena sudah bobrok," kata Koordinator LSM MAKI, Boyamin Saiman.
Jaksa Agung Hendarman Supandji akan berakhir masa tugasnya pada Oktober 2009 mendatang seiring berakhirnya masa kabinet Presiden Bambang Susilo Yudhoyono.
Dari informasi yang beredar terdapat tiga calon jaksa agung yang baru, yakni Marwan Effendy (Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus)), Darmono (Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin)), dan Hendarman Supandji (saat ini, Jaksa Agung). (*)
Pewarta: mansy
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2009
