"Ada Perppu, ada kewenangan Komite Stabilisasi Sektor Keuangan (KSSK), TOR-nya ada, mekanismenya ada, rujukannya ada. Itu yang dilakukan mereka dengan tujuan menyelamatkan ekonomi nasional, tidak ada tujuan menyelamatkan bank ini bank itu," kata Presiden saat berdialog dengan wartawan di Istana Negara Jakarta, Kamis malam.
Menurutnya, sebagai Kepala Negara dirinya wajib memastikan agar
masalah Bank Century tidak mengguncang perekonomian dan stabilitas keuangan nasional, sehingga tidak terulang lagi peristiwa krisis ekonomi 1997 - 1998 yang memakan biaya Rp600 triliun.
"Hancur kita kalau kembali sepert itu, makanya Pemerintah dan BI serta semua pihak bekerja bersama untuk menyelamatkannya," katanya.
Hasil dari penyelamatan Bank Century, lanjutnya, bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap positif bahkan menjadi yang tertinggi setelah China dan India.
"Kalau sekarang ada masalah teknis dari implementasi Perppu, tentang assesment, tentang siapa bertanggungjawab apa, dan berbuat apa, saya hormati proses audit investigasi yang dilakukan BPK," katanya.
Presiden juga berpesan agar jika ditemukan kejahatan dan
ketidakbenaran dalam proses itu harus diproses hukum secara tegas, begitu juga jika ada persoalan aset dari bank itu.
Mengenai dana talangan sebesar Rp6,7 triliun yang diberikan LPS kepada bank itu, Presiden juga meminta agar dijelaskan secara transparan.
"Konteksnya saya minta dipahami dan tunggu hasil audit BPK. Jangan ada yang misterius, semua dibuka transparan, semua pihak harus bisa menjelaskan agar rakyat tidak jadi korban ketidakjelasan," katanya.(*)
Pewarta: ferly
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2009
