Jakarta (ANTARA News) - PDI Perjuangan disarankan berada di luar pemerintahan dan tetap menjadi kekuatan penyeimbang terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama lima tahun ke depan.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens, di Jakarta, Sabtu, mengatakan, PDI Perjuangan sebelumnya telah menempatkan diri pada posisi oposisi dan menjadi kekuatan penyeimbang pemerintah.

"Jika saat ini PDI Perjuangan bergabung dengan koalisi partai pemenang pemilu, itu berarti tidak menjaga kepecayaan konstituen sekaligus membunuh karakternya," kata Boni Hargens.

Jika kepercayaan konstituennya tidak dijaga dan karakternya dibunuh, ia mengkahawatirkan pada Pemilu 2014, konstituennya akan beralih ke parpol lainnya dan pamor PDI Perjuangan akan semakin terpuruk.

Selama ini, kata dia, PDI Perjuangan menjadi saluran formal dari aspirasi masyarakat dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai tidak populer.

"Jika PDI Perjuangan bergabung dengan koalisi parpol pemenang pemilu, maka tidak ada lagi saluran aspirasi dari masyarakat," katanya.

Jika semua kebijakan pemerintah tidak ada yang mengkritik dan mengontrol, kata dia, akan berbahaya bagi kehidupan demokrasi di Indonesia.

"Jangan-jangan legislatif juga nantinya tidak berani mengontrol kebijakan eksekutif," katanya.

Staf pengajar FISIP Universitas Indonesia ini mengatakan, jika semua kekuatan dirangkul oleh koalisi parpol pemenang pemilu, maka pemerintahan Presiden Yudhoyono lima tahun ke depan akan menjadi pemerintahan otoriter.(*)

Pewarta: kunto
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2009