Selain itu, dalam Rapat Dengar pendapat di Jakarta, Senin itu juga disepakati Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp5.913,5 per kg, dengan nilai subsidi senilai Rp4.313,5 per kg dan harga jual yang tetap pada angka Rp 1600 per Kg.
"Kekurangan subsidi akan dialokasikan pada APBN-P 2010," kata anggota DPR-RI Komisi IV Bomer Pasaribu ketika menyampaikan hasil kesimpulan RDP dengan Perum Bulog.
Sebelumnya diketahui keterbatasan anggaran subsidi raskin tahun 2010 yang hanya mencapai Rp11,655 triliun diperkirakan hanya akan mencukupi penyaluran raskin hingga bulan Oktober.
Melihat kondisi tersebut Panitia Anggaran menetapkan jatah raskin untuk 2010 hanya sebesar 13 kg/RTS/bulan selama 12 bulan.
Meskipun sudah ada kesepakatan untuk mengalokasikan subsidi raskin pada APBN-P 2010 namun Bomer mengakui masih adanya kemungkinan menggantungnya pemberian raskin di dua bulan terakhir 2010 karena hal itu sangat tergantung realisasi APBN-P 2010.
"Jika tidak ada APBN-P, raskin 2010 kemungkinan hanya 10 bulan saja alias menyisakan 2 bulan dari target durasi 12 bulan. Jadi jangan ada anggapan tidak adanya anggaran di APBN-P 2010," katanya.
Sementara itu Dirut Perum Bulog Mustafa Abubakar mengatakan, pihaknya mendukung keinginan Komisi IV yang menghendaki upaya menambal kekurangan subsidi raskin sebesar Rp1,7 triliun dipecahkan dengan adanya APBN-P 2010. Namun dia mengakui, besaran defisit tersebut berpotensi membengkak jika harga pembelian pemerintah (HPP) untuk beras dan gabah pada 2010 naik menyusul besaran inflasi dan kenaikan harga pupuk.
"Di DPR baru nanti perjuangan kita adalah membuka peluang APBN-P 2010, sesuai dengan suara komisi IV DPR," kata Mustafa.
Komisi IV DPR-RI juga menyetujui tambahan stok cadangan beras pemerintah minimal 500.000 ton senilai Rp 2,925 triliun sebagai antisipasi ancaman El Nino di tahun 2010.(*)
Pewarta: handr
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2009
