"Para bupati saya harap tidak ragu sedikitpun memaksimalkan aparat keamanan, menindak tegas pihak-pihak yang keluar dari konteks aturan atau norma yang kita tentukan," kata Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, dalam rapat koordinasi bersama KPU Sulsel beserta bupati dan anggota KPU 11 kabupaten di Makassar, Senin.
Ia menjelaskan, berdasarkan pilkada-pilkada sebelumnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, permasalahan yang perlu diantisipasi sebelum pelaksanaan, yakni daftar pemilh tetap (DPT) yang belum akurat.
Menurutnya, masalah tersebut jika tak diperhatikan bisa melahirkan polemik berkepanjangan dan berakhir pada tuntutan hukum oleh pihak yang merasa dirugikan, sehingga berimplikasi pada ketidaklancaran pelaksanaan pilkada.
Hal kedua, katanya, memantapkan kelembagaan dan personel hingga ke tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Ketiga, memperhatikan sarana dan prasarana pendukung, seperti surat suara, tinta dan kebutuhan lain.
Masalah keempat, lanjut Syahrul, adalah antisipasi pemilih yang mencoblos ganda pada daerah pemilihan yang berbeda, serta pemanfaatan kelompok tertentu oleh para kandidat yang tak jarang menimbulkan bentrokan fisik. Baik antar kelompok maupun dengan aparat keamanan.
"Pembentukan opini publik melalui media massa juga tak jarang memancing polemik antar kelompok maupun golongan yang rawan menimbulkan gangguan stabilitas politik dan keamanan," katanya.
Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, kata Syahrul, pemerintah daerah dan KPU harus mengoptimalkan sosialisasi peraturan dan perundang-undangan pemilu dan KPU harus melakukan pencerahan politik kepada masyarakat.
"Tingkatkan juga kewaspadaan terhadap tindakan provokasi yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.(*)
Pewarta: handr
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2009
