"Kalau saya sih sah-sah saja, nggak ada masalah (tawaran menteri itu diambil) kalau memang ada tawaran. Tapi, bukan berarti kami harus minta-minta. Kalau ada di dalam (pemerintahan) kan kami tahu keadaannya. Kalau saya senang kalau (kader Gerindra) ditampung atau bisa duduk di kabinet," kata anggota Dewan Penasehat Partai Gerindra, Harun Al-Rasyid, di Jakarta, Jumat.
Meski berada di dalam pemerintahan, belum tentu Partai Gerindra tidak mengkritisi pemerintah, lanjutnya.
"Kalau ada janji-janji itu (posisi menteri) nggak masalah, diambil saja, karena walaupun kami di dalam (pemerintahan) bukan berarti kami nggak kritik pemerintah," kata Harun.
Ia mengemukakan, Gerindra tidak mengenal kenal sama oposisi. "Kalau beda pendapat (dengan pemerintah) itu biasa. Kalau beda kan bisa dimusyawarahkan, apalagi kita partai baru. Jadi kita tetap dukung pemerintah kalau pemerintahnya dukung rakyat," kata Harun.
Menurutnya, di dalam konstitusi negara tidak ada keterangan tentang oposisi. Sementara, mengenai kemungkinan adanya perbedaan pendapat dengan pihak pemerintah di pemerintahan mendatang, hal itu menurutnya dapat diselesaikan lewat jalan musyawarah.
"Prinsip kita di dalam UU tidak ada oposisi. Kalaupun ada perbedaan di Pancasila-kan ada musyawarah dan mufakat," katanya.
Tentang kebenaran tawaran sebagai Menteri Dalam Negeri bagi Prabowo, ia mengatakan, "Itu masih relatif".
(*)
Pewarta: handr
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2009
