"Pada 2010 UU APBN sudah diketok, di situ ada dana cadangan, nanti mungkin pakai itu juga. Kalau APBN saat ini, untuk mengubah-ubah waktunya terlalu pendek," katanya di Jakarta, Kamis.
Menurut Syahrial, dana cadangan pada APBN dapat digunakan terlebih dahulu bila diperlukan. Untuk tahap awal ini, menurut dia pemerintah akan menggunakan dana cadangan gempa yang dimiliki sekitar Rp2,2 triliun. Selain itu juga mengoptimalkan bantuan dari berbagai negara yang kini mengalir.
"Jadi kita masih menunggu, beberapa negara yang sudah komitmen dengan itu," katanya.
Ia menambahkan, sebelumnya untuk bencana yang terjadi di Jawa Barat (Tasikmalaya) estimasi Bappenas terhadap kerugian mencapai Rp8,79 triliun. Menurut dia tidak semua kerugian yang akan ditalangi oleh pemerintah pusat.
Pemerintah hanya menalangi kerugian rumah penduduk. Untuk itu pemerintah hanya menalangi sebesar Rp2,7 triliun.
Untuk gempa bumi di Padang, ia memperkirakan kerugiannya lebih besar dibandingkan di Tasikmalaya. "Tapi kita masih menghitung, mungkin sebulan lagi kita tahu estimasi kerugiannya," katanya.
Sementara itu, menurut dia, kerugian yang mungkin ditanggung pemerintah adalah kerusakan rumah penduduk. Namun ini hal ini belum ditetapkan besaran berapa yang akan diganti. Sedangkan untuk prasaran publik juga akan ditanggung.
"Untuk bangunan komersial tidak ditanggung, tapi kita memiliki perhatian khusus, mungkin pemberian keringanan berusaha misalnya," katanya.
Sementara itu, dalam APBN 2010, dana cadangan untuk bencana alam dianggarkan Rp3 triliun. Namun demikian, APBN 2010 memiliki fleksibilitas dalam belanja dimana pemerintah diperbolehkan meningkatkan tambahan belanja maksimal dua persen dari pagu belanja pemerintah yang disepakati yaitu Rp1.047,66 triliun.(*)
Pewarta: mansy
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2009
