"Sepertinya terminal di Tanjungpinang itu "milik preman" karena Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang terkesan lepas tangan," kata salah seorang sopir taksi, Herman, Selasa.
Herman yang tergabung dalam Koperasi Taksi Bintan (Kotabin) dengan belasan anggota Kotabin lainnya, mendatangi kantor Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang untuk mepertanyakan pungutan yang dilakukan oleh oknum organisasi sopir yang tergabung dalam Koperasi relawan Negeri (Koperen).
Koperen tersebut diketahui juga berasal dari Kabupaten Bintan dan merupakan pecahan dari Kotabin.
"Kami harus membayar kepada oknum Koparen tersebut sebesar Rp200 ribu agar bisa antre di terminal untuk mengambil penumpang," ujarnya.
Menurut dia, seharusnya Dinas Perhubungan Tanjungpinang sebagai pengelola terminal menindak oknum yang melakukan pungutan diluar aturan tersebut.
"Nomor antrean yang kami miliki juga tidak berlaku, jika kami belum membayarkan sejumlah uang kepada oknum tersebut," tambahnya.
Padahal menurut dia organisasi mereka sah secara hukum sedangkan Koparen baru berdiri dan belum disahkan secara hukum.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, Hamalis mengatakan permasalah yang terjadi antara Kotabin dan Koperen di terminal Tanjungpinang merupakan masalah internal kedua organisasi sopir taksi dari Kabupaten Bintan tersebut.
"Itu bukan kewenangan kami, karena mereka saling berebut anggota, padahal mereka dulunya semua tergabung dalam Kotabin," ujarnya.
Menurut dia, Dinas Perhubungan Tanjungpinang tidak pernah melakukan pungutan untuk antre di terminal karena masih dalam proses setelah diresmikan pemakaiannya.
"Biaya retribusi Rp1.000 saja belum kami pungut dari sopir tersebut," tambahnya.
Seharusnya menurut dia, Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan menengahi permasalahan yang terjadi di kedua koperasi sopir taksi tersebut.
"Memang lokus kejadian berada ditempat kami, namun kedua organisasi tersebut berasal dari Bintan," ujarnya.(*)
Pewarta: kunto
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2009
