"Jadwal presentasi tentang masa tanggap darurat pascagempa Sumbar sekitar pukul 14:00 WIB, sekaligus meminta petunjuk Presiden RI," kata Gamawan Fauzi di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Padang Pariaman, Rabu.
Gubernur menyampaikan hal itu, setelah menerima Menteri Luar Negeri (Menlu) Jepang, Katsuya Okada dan Wakil Sekjen PBB, John Holmes serta Wakil Dubes Jerman Hans-Jorg Brunner, di Bandara Internasional Minangkabau (BIM).
Gubernur akan bertolak Kamis pagi bersama rombongan Kapolda Sumbar, Dandrem, Badan Nasional Penanggulangan Bencana(BNPB) dan pihak dari Mabes TNI.
"Rapat evaluasi bersama dengan berbagai unsur tentang pelaksaan tanggap darurat telah dilaksakan. Maka hasilnya dilaporkan ke Presiden SBY," katanya.
Pemerintah memberi batas waktu tanggap darurat dua bulan, apakah nantinya dari laporannya yang disampaikan bisa dipercepat. Sebab, semua indikasi yang terkait dengan tanggap darurat seperti evakuasi korban telah selesai, dan sebagian besar masyarakat sudah kembali menjalankan aktifitas secara normal.
Jadi, kata gubernur, andaikata nanti setelah dipresentasikan perkembangan proses tanggap darurat bisa dipercepat sesuai petunjuk Presiden SBY, tapi mengenai proses pendistribusian logistik, seperti beras tetap diminta untuk dilakukan hingga dua bulan.
"Kita minta petunjuk dari presiden karena ini bencana nasional. Apakah tanggap darurat sudah dapat berakhir pada 21 Oktober 2009 atau diperpanjang. Diserahkan pada keputusan presiden," jelasnya.
Data Satkorlak PB Sumbar, jumlah korban tewas akibat gempa 7,9 Skala Richter (SR) 30 September 2009, telah ditemukan hingga Rabu sore (14/10) tercatat 1.117 orang.
Sementara korban luka ringan sebanyak 1.214 orang, luka ringan 1,688 orang. Kerusakan rumah masyarakat kategori rusak berat 135.454, rusak sedang 65.382 dan rusak ringan 78.603 rumah yang tersebar di sebelas kab/kota.
(*)
Pewarta: surya
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2009
