"Saya ingin rakyat mengetahui apa saja yang saya lakukan dibantu Wapres terpilih Boediono dan tim kecil yang membantu saya dalam menyusun KIB jilid dua untuk memastikan dan membuktikan prosesnya tetap transparan, dalam arti proses kegiatan utamanya bisa diketahui rakyat, kredibel dengan berpedoman pada mekanisme sistem dan proses yang semestinya."
"Dan akuntabel dalam arti dapat dipertanggungjawabkan, kenapa kabinet mendatng strukturnya seperti itu dan sasarannya juga seperti itu," kata Presiden dalam jumpa pers di kediamannya di Puri Cikeas Bogor Rabu malam.
Menurutnya, dalam proses penentuan struktur dan menteri KIB II, Presiden bersikap sangat dinamis dengan mengupayakan menampung semua usulan dan masukan mengenai struktur dan nama yang diajukan kepadanya.
Namun, sebagai patokan dirinya tetap merujuk pada UU nomor 39/2008 mengenai Kementerian Negara yang antara lain menyebutkan bahwa jumlah kementerian dan departemen dalam satu pemerintahan paling banyak 34 buah.
Berdasarkan peraturan itu, Presiden memastikan jumlah kementerian dan departemen dalam KIB II sebanyak 34 buah, dengan penambahan fungsi pada beberapa kabinet seperti pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang ditambah dengan fungsi perlindungan anak.
"Sebenarnya tugas kabinet untuk lima tahun mendatang bertambah besar, namun dengan peraturan itu maka akan ada fungsi-fungsi tambahan tetapi tidak ditambah jumlahnya. Yang saya rancang 34 menteri dengan beberapa fungsi tambahan, sehinggga beban kementrian menjadi lebih besar," katanya.,
Presiden menjelaskan, dalam proses penyusunan kabinet ini peran Wapres terpilih Boediono cukup besar karena selalu diminta untuk memberikan pandangan-pandangan dan mengusulkan nama-nama yang layak termasuk dalam penyusunan struktur kabinet sesuai dengan sasaran dan program yang ditetapkan.
Penyusunan KIB II lanjut Presiden dimulai dari pembahasan visi dan misi pemerintah seperti yang telah dijabarkan dalam kampanye pilpres yang lalu, selanjutnya ditentukan sasaran-sasaran capaian dalam lima tahun mendatang di berbagai sektor yang dituangkan dapam program kerja 100 hari dan lima tahun mendatang.
"Dari situlah kita mulai menyusun struktur kabinet sesuai dengan UU 39/2008 dan menetapkan para menterinya," katanya.
Para calon menteri yang dinominasikan, lanjutnya akan mulai diberitahu pada Kamis malam (15/10) besok hingga Jumat malam (16/10) untuk dimintai kesediannya, dan apabila yang bersangkutan bersedia akan mengikuti proses uji dan seleksi dengan menandatangani pakta integritas dan kontrak kerja.
"Setelah itu akan ada wawancara dengan saya didampingi wapres, lalu setelah itu ada proses tes kesehatan termasuk kesehatan jiwa. Kemudian setelah selesai baru diumumkan dan dilantik," katanya.
Presiden juga menjelaskan, bahwa penyusunan menteri KIB II selain mengutamakan intergritas juga akan menggambarkan identitas kemajemukan Nusantara dari
segi agama etnis, suku, gender, golongan tua dan muda. "Semua jadi pertimbangan meski tidak semua suku dapat terwakili, tetapoi dari Sumatera ada, Sulawesi, NTT, Papua dan Maluku juga ada," katanya.
Selain itu, pertimbangan keahlian dan wawasan di bidang tertentu juga menjadi prioritas seperti tokoh yang ahli di bidang global warming atau climate change untuk jabatan menteri lingkungan hidup. Begitu juga soal gender, juga menjadi pertimbangan dalam penyusunan menteri KIB II ini.
"Di kabinet yang sekarang ada empat menteri perempuan, di kabinet mendatang saya belum bisa sebutkan, tetapi penting sekali bagi kita memperhatikan ini karena 50 persen penduduk kita adalah perempuan," katanya.
Dalam jumpa pers itu, Presiden didampingi Mensesneg Hatta Rajasa, Seskab Sudi Silalahi dan Menkominfo Muhammad Nuh.
(*)
Pewarta: surya
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2009
