"Mereka (responden) percaya bahwa konflik atau masalah apapun antara KPK dan Polri, pasti ada pihak-pihak lain yang diuntungkan, baik secara ekonomis maupun politis," kata Kepala Divisi Riset ISDS Ait Muhyidin kepada wartawan di Jakarta, Kamis.
Ait memaparkan, sebanyak 67,1 persen responden percaya bahwa konflik KPK-Polri terdapat orang lain atau pihak yang diuntungkan.
Selain itu, ujar dia, mayoritas responden menilai bahwa baik pihak kepolisian maupun pihak KPK sudah bertindak secara profesional namun terdapat tumpang tindih kewenangan antara dua institusi penegak hukum tersebut.
Sementara itu, hasil survey lainnya antara lain adalah 87 persen responden mengetahui terjadi perseteruan antara kepolisian dan KPK, dan 88,8 persen setuju bahwa semua pejabat negara harus diperlakukan sama di depan hukum.
Sedangkan terdapat pula hasil survey yang menyebutkan bahwa 95 persen responden setuju agar pihak kepolisian dan KPK sebaiknya meningkatkan kerja sama yang lebih erat lagi ke depan dalam rangka penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Selain itu, sebanyak 92 persen responden setuju agar sebaiknya tidak ada pihak lain yang mengeluarkan komentar atau pernyataan yang semakin memperkeruh suasana.
Survey dilakukan terhadap 800 responden melalui wawancara lewat telepon. Responden berdomisili di DKI Jakarta sebanyak 21,3 persen, Bandung (18,8 persen), Semarang (18,8 persen), Surabaya (18,8 persen), Serang (11,3 persen), dan Yogya (11,3 persen).(*)
Pewarta: wibow
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2009
