"PDIP harus kritis, menjalankan check and balance (pengawasan dan keseimbangan). Kalau pemerintahan tidak ada yang mengawasi, bisa bubar negara ini," katanya saat ditemui di sela-sela menghadiri pernikahan Yenny Wahid-Dhohir Farisi di Jakarta, Kamis.
Jika memang ada kader PDIP yang dibutuhkan di pemerintahan, misalnya diangkat sebagai menteri, menurut Emir tidak perlu dipersoalkan.
"Silakan saja, tapi tentunya tidak perlu membawa-bawa partai," katanya.
PDIP sendiri belum menentukan sikap politiknya terkait pemerintahan baru Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, apakah berkoalisi atau oposisi.
Usai rapat internal partai, Rabu (14/10), Sekjen PDIP Pramono Anung menyatakan Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum masih menunggu perkembangan.
Sementara terkait penyusunan kabinet, kata Pramono, Megawati ingin menghormati sistem presidensial yang memberi kewenangan penuh kepada presiden untuk menyusun kabinetnya.
Namun, sebagaimana dijelaskan staf khususnya Ari Junaedi melalui layanan pesan singkat yang diterima ANTARA, Rabu (14/10), Megawati sebenarnya menyayangkan jika ada sebagian elite partainya yang ingin masuk kabinet.
Ia menegaskan, tujuan berpartai adalah memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau sesaat.(*)
Pewarta: handr
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2009
