"Pengalaman Pak Hatta menjadi Menko Perekonomian kurang mendukung. Jabatan ini mestinya orang yang benar-benar mumpuni di bidang ekonomi, baik makro maupun mikro karena dia yang kan mengkoordinasikan fungsi-fungsi ekonomi," kata pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada itu kepada ANTARA, Minggu.
Hal ini diungkapkan Tony menanggapi soal calon menteri ekonomi yang telah dipanggil oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kediamannya Puri Cikeas.
Hatta Radjasa diperkirakan bakal menduduki posisi menteri koordinator perekonomian setelah Sabtu (17/10) dirinya usai diuji kelayakan dan kepatutan oleh presiden.
Tony mengatakan, menteri koordinator perekonomian, sebaiknya dari kalangan akademisi yang pernah menduduki jabatan di kementrian ekonomi seperti mantan menteri keuangan atau kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
"Selayaknya menteri perekonomian itu orang yang mumpuni di bidang ekonomi, sehingga dia tahu benar apa yang akan dikerjakan pada lima tahun mendatang," kata Tony yang merupakan kepala ekonom Bank BNI.
Ia mengatakan, latar belakang Hatta Radjasa kurang memenuhi syarat sebagai calon menteri koordinator perekonomian.
"Jabatan yang dipegang selama ini kebanyakan menteri teknis, seperti Menteri Perhubungan, Menteri Riset dan Teknologi, terakhir menteri sekretaris negara, sedangkan latar belakang pendidikan ekonomi juga tidak ada. Jadi saya kira ini justru sulit," katanya.
Menurut dia, Menko ekonomi yang tidak memahami ilmu-ilmu ekonomi secara mumpuni justru akan membuat kinerja perekonomian tidak efektif.
"Karena dia harus belajar dulu, ini kan menghabiskan waktu. Padahal, menteri itu kan dituntut untuk tahu apa yang harus dikerjakan, kalau sambil belajar dulu ya habis waktunya," katanya.
Di sisi lain, menurut dia, calon menteri keuangan Sri Mulyani memiliki kemampuan yang tak diragukan sehingga seharusnya menko perekonomian memiliki kemampuan yang lebih atau setidaknya setara untuk mengimbangi menteri keuangan.
"Harus mumpuni dan harus juga pandai, memang ada Pak Boediono sebagai wakil presiden bisa saja membantu menko perekonomian, tapi kan jadi aneh. Tugas menteri itu'kan membantu presiden dan wakil presiden, bukan sebaliknya," katanya.
Ia mengusulkan agar menteri dan menko perekonomian tetap digabung dalam satu atap yang dijabat oleh Menteri Keuangan."Nah nantinya menteri keuangan itu memiliki wakil menteri keuangan," katanya.(*)
Pewarta: handr
Editor: Aditia Maruli Radja
COPYRIGHT © ANTARA 2009
