Ia mengakui adanya berbagai stigma negatif seperti lembaga korup, tukang stempel kemauan pemerintah, dan lainnya, menunjukkan rendahnya ekspektasi masyarakat terhadap lembaga yang dipimpinnya.
Namun, menurut Marzuki, rendahnya ekspektasi terhadap DPR justru merupakan peluang untuk menunjukkan hasil kerja terbaik.
"Kalau ekspektasinya terlalu tinggi, justru kita berfikir mampukah kita memenuhi ekspektasi itu," katanya.
Sebelumnya, saat berbicara di hadapan aktivis mahasiswa, Marzuki mengingatkan, sistem pemerintahan yang dianut Indonesia adalah presidensiil yang menempatkan DPR sebagai mitra kerja pemerintah.
Fungsi kontrol yang dijalankan DPR RI tentu berbeda dengan yang dijalankan parlemen di negara yang menganut demokrasi parlementer.
"Dalam sistem presidensiil tidak dikenal oposisi. Check and balance (kontrol dan keseimbangan) juga dilakukan melalui lembaga-lembaga yang lain, seperti Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan lainnya," katanya.
Dikatakannya, pimpinan DPR telah berkomitmen untuk melakukan perbaikan kinerja lembaga itu, bahkan mereka sepakat untuk menanggalkan baju partai selama dalam lingkungan kerja DPR.
"Berikan kepercayaan kepada kami," katanya seraya meminta kalangan aktivis mahasiswa agar juga turut mengawal dan mengawasi jalannya proses demokrasi dan penyelenggaraan negara.
Sementara itu koordinator acara halal bi halal yang juga Ketua PB PMII Adin Jauharuddin mengatakan, aktivis mahasiswa perlu bersinergi dengan DPR untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan pemerintahan.
"Agar tidak terjadi kebocoran," katanya. (*)
Pewarta: rusla
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2009
