Hua Hin (ANTARA News) - Pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) ke-15 di Hua Hin, Thailand, Jumat, hanya dihadiri lima dari 10 kepala negara/pemerintahan.

Kepala negara/pemerintahan yang tidak hadir dalam pembukaan pertemuan puncak ASEAN ke-15 adalah dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Kamboja.

Sultan Brunei Darussalam HM Sultan Haji Hassanal Bolkiah diinformasikan telah tiba di Thailand sejak 22 Oktober, namun ketika pembukaan berlangsung, Sultan Brunei Darussalam tidak tampak.

Sementara, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan tiba di Thailand pada Sabtu 24 Oktober.

Presiden YudHoyono menunda keberangkatan ke Thailand karena harus menggelar sidang kabinet paripurna untuk memberi pengarahan kepada semua menteri baru yang akan bertugas dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, Jumat.

Akibat ketakhadiran lima kepala negara/pemerintahan itu, beberapa agenda pertemuan setelah acara pembukaan untuk membahas sejumlah isu harus diselenggarakan tanpa diikuti seluruh kepala negara/pemerintahan anggota.

Pada pembukaan itu, Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva selaku Ketua Bergilir ASEAN memaparkan keberhasilan yang telah dicapai sejak ASEAN terbentuk.

Menurut Abhisit, saat ini ASEAN telah memiliki Piagam ASEAN yang membuat organisasi ini lebih kuat.

Selanjutnya, pada Pertemuan Puncak ke-14 ASEAN di Hua Hin, Thailand, 27 Februari-1 Maret 2009 para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN menandatangani Deklarasi Peta Jalan Menuju Komunitas ASEAN 2009-2015 yang semakin memperjelas arah kerjasama ASEAN.

Deklarasi itu berisi tiga cetak biru Komunitas ASEAN mengenai Komunitas Politik dan Keamanan, Komunitas Ekonomi dan Komunitas Sosial dan Budaya ASEAN.

"Hari ini kita berkumpul bersama untuk menegaskan kembali komitmen kita untuk mengantar visi dan mimpi kita (ASEAN) menjadi satu langkah lebih dekat menuju realita," katanya.

KTT ASEAN ke-15 dijadwalkan membahas masalah perubahan iklim, manajemen bencana, dan peresmian Komisi HAM antarpemerintah ASEAN (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights/AICHR). (*)

Pewarta: jafar
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2009