"Sebaiknya kenaikan gaji pejabat negara itu disesuaikan dengan anggaran yang ada," katanya di Jakarta, Senin.
Menurut putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akrab disapa Ibas itu, dirinya hanya sebagai anggota Dewan, tentunya tak memiliki kewenangan jauh.
"Saya hanya melihat apakah kenaikan gaji diperlukan atau belum," tutur anggota Komisi I DPR RI itu.
Namun demikian, kata Ibas, semua pihak harus melihat permasalahan kenaikan gaji pejabat itu secara jernih.
"Kita harus melihatnya secara `clear`, apakah memang sudah saatnya atau belum, dan apakah sudah benar-benar diperlukan. Jadi, diperlukan pengkajian dulu," katanya.
Yang jelas, kata Ibas, rencana kenaikan itu masih di kaji oleh pemerintah. "Pemerintahlah yang akan melihat kebutuhan itu, apakah memang perlu ada kenaikan atau tidak," tambahnya.
Hanya saja, ujarnya, peningkatan penghasilan gaji pejabat atau menteri tidak boleh mengurangi rencana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Para pimpinan dan pejabat-pejabat negara, tidak boleh melukai dan tidak mengurangi rencana ke depan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," ujarnya.
Dirinya, lanjut Ibas, hanya dalam posisi melihat dan menilai saja. Karena semua keputusan itu berada di tangan pemerintah. "Posisi saya hanya melihat dan menilai saja, tapi keputusan di tangan pemerintah," katanya.(*)
Pewarta: jafar
Editor: AA Ariwibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2009
