Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan diperlukan reformasi pengelolaan keuangan publik untuk menciptakan pengeluaran pemerintah yang lebih efektif dan tepat waktu.

"Kita harus bisa melakukan manajemen dan mengelola keuangan negara, khususnya bagaimana keuangan negara dapat dikelola agar efisiensi dan efektifitasnya dapat dipertanggungjawabkan, untuk itu Indonesia perlu belajar dari negara-negara lain," ujarnya dalam sambutan seminar mengenai pengelolaan keuangan negara di Grand Hyatt Hotel Jakarta, Senin malam.

Ia mengatakan semenjak reformasi birokrasi dicanangkan oleh pemerintah, transparansi pengelolaan dan penggunaan keuangan negara menjadi salah satu perhatian masyarakat di masa lima tahun pemerintahan.

"Saat ini banyak sekali masyarakat terutama media dan politisi yang tiba-tiba mengerti dan memahami apa arti `disclaimer` misalnya," ujarnya.

Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman dari semua pihak agar tantangan dan risiko implementasi reformasi pengelolaan keuangan publik dapat mencipatakan pengeluaran pemerintah yang efektif.

"Kita perlu untuk memberikan wawasan sehingga para pengelola tidak hanya mengetahui sekedar ide mengenai good governance, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi namun juga membangun dukungan dan memfasilitasi penggunaan keuangan negara, dengan membuat laporan keuangan yang efisien terpadu untuk meningkatkan kualitas laporan," ujarnya.

Untuk itu, Sri menambahkan ada empat pelaksanaan anggaran yang perlu dibahas, yaitu pertama bagaimana membuat sistem informasi pengelolaan keuangan yang terintegrasi dengan membuat sistem pelaporan yang berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi, kualitas dan ketersediaan informasi fiskal.

Kemudian dengan membuat sistem pengumpulan pendapatan dan pembayaran pemerintah untuk memodernisasi sistem perbankannya.

"Kita akan menerapkan model e-banking dalam sistem pengelolaan keuangan negara dan penerapan Rekening Tunggal Pembendarahaan agar tidak menimbulkan beban seperti sebelumnya," ujar Sri.

Meningkatkan manajemen dan perencanaan kas untuk menyampaikan perkiraan arus kas yang aurat dan tepat waktu serta terakhir, dengan meningkatkan sistem aspek pelaporan akuntabilitas yang berbasis kinerja menghasilkan laporan keuangan yang baik.

Menurut Sri, Indonesia sendiri pada 2012 nanti telah menerapkan sistem pengelolaan dan anggaran negara (SPAN) dengan berbasis perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan untuk memperbaiki transparansi keuangan pada keyakinan publik agar APBN dapat digunakan semaksimal mungkin.

"Implementasinya telah dimulai dari sekarang dengan memberikan edukasi, merancang design sistemnya, memberikan pemahaman kepada stakeholder yang melaksanakan dan membangun sistem serta mempertimbangkan konsekuensi terhadap basis proses," ujarnya.(*)

Pewarta: ferly
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2009