Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komite Tetap Ketahanan Pangan dan Industri Primer Pertanian Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Adhi S Lukman menilai Nasional Summit 2009 harus direspon positif oleh pasar karena agendanya berbeda dengan pertemuan serupa tahun 2004 lalu.

"Kami dari Kadin menilai Nasional Summit 2009 ini merupakan sesuatu hal yang berbeda dibanding pertemuan serupa tahun 2004 dan pasar harusnya bersikap positif," katanya kepada ANTARA, di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan, pada pertemuan tahun 2004, Pemerintah menawarkan sejumlah proyek kepada swasta tanpa menyentuh sejumlah kendala pelaksanaan proyek tersebut yang ternyata kemudian muncul.

"Saat ini justru, ada keseriusan dari pemerintah untuk menawarkan kendala apa yang bisa dihapus untuk mempercepat penyelesaian sejumlah proyek dan demi mengejar pertumbuhan tujuh persen," katanya.

Ia menilai, salah satu kendala utama adalah aturan tata ruang lahan yang masih ada perbedaan antara pusat dan daerah dan antar departemen, selain masalah infrastruktur dan ketersediaan energi.

"Kalau aturan tata ruang ini tidak lagi tumpang tindih maka infrastuktur dan energi dengan sendirinya akan jalan, karena pengusaha juga punya hitungan," kata Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) yang membawahi bidang kerjasama dan advokasi itu.

Menurut dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pembukaan Nasional Summit 2009 juga mengakui adanya hambatan tumpang tindih aturan tata ruang itu yang dijanjikan akan segera dituntaskan.

Seperti diketahui, Presiden mengakui banyak capaian yang meleset karena ada kemacetan seperti izin tanah yang tumpang tindih, dan aturan tata ruang yang belum beres,

"Lingkungan hidup bertabrakan dengan Departemen Kehutanan, dan tabrakan dengan ESDM dan lain-lain. Kemudian undang-undangnya ada yang tidak klop, banyak sekali. Listrik tidak ada, mau izin ke PLN sulit sekali, dan sebagainya," ungkap SBY saat pembukaan Nasional Summit 2009.

Presiden berjanji akan memangkas "sumbatan" yang menyebabkan tidak mulusnya sejumlah capaian proyek.

"Ini kerja Presiden mana yang tidak kunjung dipecahkan, undang-undanganya, peraturannya, atau orangnya. Kalau undang-undanganya segera kita tata, kita perbaiki. Kalau orangnya, ya lebih baik minggir karena tidak akan bergerak," tegas presiden.(*)

Pewarta: handr
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2009