Pemerintah juga perlu mengubah paradigma berpikir kaum muda dari ingin menjadi pegawai negeri ke menjadi usahawan.
Pejabat Bidang Kewira Usahaan Organisasi Buruh Dunia (ILO) di Indonesia, Budi Maryono, dalam dialog publik bertajuk "Budaya Wira Usaha Kaum Muda" di Kupang, Kamis mengatakan, di Indonesia jumlah wira usahawan baru mencapai 0,8 persen dari jumlah penduduk, padahal menurut standar internasional sebuah negara minimal memiliki dua persen penduduk yang bergerak di bidang wira usaha.
Sebagai perbandingan, kata Budi, Eropa dan Amerika Serikat telah mencapai empat persen wira usahawan, Singapura bahkan mencapai tujuh persen wira usahawan dari jumlah penduduk.
Pemerintah Indonesia, kata dia, sebaiknya melakukan gebrakan untuk mendukung lahirnya wira usahawan muda guna mencapai minimal dua persen dari jumlah penduduk negeri ini.
Dia mengatakan, sebagai organisasi buruh internasional, ILO melakukan serangkaian kegiatan di sejumlah daerah untuk mendorong kaum muda mengubah paradigma berpikir dari menjadi pegawai negeri sipil (PNS) ke menjadi wira usahawan baru. "Semakin banyak wira usahawan berkembang, banyak tenaga kerja direkrut,"katanya.
Di NTT misalnya, ILO melalui program "Saatnya Kita Berbisnis", memberikan bimbingan teknis pada sejumlah sekolah menengah atas, guna membekali dan memotivasi mereka sejak dini menjadi calon wira usahawan. ILO juga menyasar kaum muda yang putus sekolah berusia antara 15 sampai 29 tahun untuk dibimbing menjadi wira usahawan.
Dengan mendorong kaum muda menjadi wira usahawan, kata dia, ekonomi mikro berkembang dan memberikan sumbangan besar pada ekonomi skala makro. Dia sependapat soal kesulitan awal yang dirasakan kaum muda di berbagai negeri ketika memiliki ide untuk memulai sebuah usaha, namun terhambat oleh modal awal.
Dalam hal kesulitan mendapatkan modal tersebut, katanya, ILO terus mendorong pemerintah dan lembaga keuangan untuk menaruh perhatian pada upaya menciptakan wira usahawan baru.
Pemerintah misalnya, membentuk semacam lembaga penjamin pinjaman, agar bank-bank di Indonesia bisa lebih berani mengucurkan dana untuk sektor informasi skala kecil ini, karena di pihak lain, perbankan juga terikat oleh aturan yang dikeluarkan bank sentral.
Dia membandingkan dengan pemerintah Filipina yang memberikan perhatian pada upaya menciptakan wira usahawan muda dengan membentuk lembaga penjamin kredit, sementara di Indonesia, lembaga itu belum ada.(*)
Pewarta: handr
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2009
