"Situasi terkini jelas membuktikan bahwa ketika DPR "tertidur " dan politisi `mati suri`, maka "DPR jalanan" bergerak sekaligus menjadi alternatif perjuangan rakyat untuk meneriakkan aspirasinya, antara lain melalui "dunia maya"," katanya kepada ANTARA di Jakarta, Minggu malam .
Anggota MPP PAN ini menambahkan, itulah dunia komunikasi modern dan media terkini yang belum sepenuhnya dipahami oleh para politisi itu.
"Sementara itu, konperensi pers Presiden SBY (tentang kasus penahanan Bibit-Chandra), menurut saya tidak menjawab keprihatinan masyarakat luas. Masalahnya kan bukan sekadar proses hukum yang harus dihormati, tetapi sudah menjurus kepada krisis hukum dan kepercayaan atau "trust of public"," tegasnya.
Yang terjadi d sini, tambahnya, bukan pula hanya masalah orang per orang.
"Tetapi terkesan ada masalah kesewenang-wenangan sebuah lembaga pengayom masyarakat (polisi). Jadi, bagi saya, bukan tidak ada kriminalisasi KPK, tapi ada, dan dilakukan melalui anggotanya," ungkapnya.
Sayang sekali, demikian Abdillah Toha, hal ini terjadi ketika Pemerintah sedang memusatkan perhatian kepada pertemuan puncak 100 hari pertama Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) ke- II, yang salah satu pendukungnya Partai Amanat Nasional.
Presiden Boleh Intervensi
Abdillah Toha kemudian menyatakan, kepemimpinan seseorang (harus) diuji ketika ada krisis.
"Dan dalam krisis, Presiden sesungguhnya dibolehkan (melakukan) intervensi ," ujarnya.
Hal itu, menurut Abdillah , bisa dilakukan kepada bawawahannya, termasuk Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri , tanpa harus melanggar hukum.
"Karena, Kapolri itu kan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden , dan bertangung jawab kepadanya. Ingat, bersikap pasif berarti membiarkan dan merestui. Disinilah kita perlu memberi "support"(dukungan, red) kepada pimpinan kita itu," kata Abdillah Toha lagi.(*)
Pewarta: mansy
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2009
