Presiden mengatakan hal itu saat membuka rapat persiapan program 100 hari dan lima tahun pemerintah di Kantor Presiden Jakarta, Rabu.
Rapat tersebut dan dihadiri oleh para Menteri Koordinator, Meneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan serta Mensesneg.
"Ini dibentuk untuk menghilangkan "misstrust" (ketidakpercayaan-Red) atas lembaga penegak hukum. Saya berikan ruang yang luas agar menjadi jembatan yang baik, agar lembaga hukum dalam menjalankan tugasnya berjalan dengan baik," kata Presiden.
Kepala Negara menjelaskan dalam kehidupan bernegara tentu akan ada dinamika dan itu harus dikelola dengan baik sehingga tidak merugikan masyarakat.
"Dalam kehidupan bernegara ini selalu ada dinamika, kita sedang kelola dinamika sosial dan politik yang berkaitan dengan hukum, jajaran hukum, Kepolisian. Saudara sudah ikuti, sebagai contoh saya sudah bentuk tim dengan harapan apa yang dilakukan oleh negara itu khususnya Kepolisian dan Kejaksaan benar-benar dipahami oleh masyarakat luas," katanya.
Ditambahkan Presiden, "Manakala ada ketidakpercayaan atas proses itu maka kita tempuh dengan cara-cara yang tepat dan mengedepankan supremasi hukum."
Langkah yang ditempuh, menurut Presiden, dinilai sudah tepat dan
pembentukan tim independen bukanlah hal yang baru.
"Saya kira ini cara yang tepat, tim independen bukan yang pertama kali, dan sudah beberapa kali selama lima tahun lalu saya sudah membuat tim serupa," kata Presiden.
TPF yang dibentuk oleh Presiden beranggotakan delapan orang dan
diketuai oleh Adnan Buyung Nasution. Mantan Deputi Operasional Kapolri, Koesparmono Irsan, menjabat wakil ketua dan sekretaris dijabat oleh Denny Indrayana.
Todung Mulya Lubis, Anies Baswedan, Hikmanto Juwana, Komaruddin Hidayat dan Amir Syamsuddin sebagai anggota.(*)
Pewarta: rusla
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2009
