Di Gedung Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jakarta, Senin, Adnan menilai publik berhak geram setelah mengetahui ternyata Anggodo bisa memerintah penegak hukum dengan imbalan uang.
"Itu kan yang bikin orang marah, kok bisa di negara ini orang atur-atur dengan duit yang banyak. Dia kan penyandang dana, maka sekarang ada poster kapolri dengan tampang dia, saya senang lihatnya. Tertawa terbahak-bahak saya," tutur Adnan.
Adnan menilai rekaman pembicaraan Anggodo memang memperlihatkan bahwa praktik mafia hukum di Indonesia memang benar terjadi.
Dia berharap kasus hukum Chandra dan Bibit yang diduga telah direkayasa dapat menjadi pintu masuk untuk membersihkan sistem hukum Indonesia dari praktik mafia.
"Kita kan sudah telanjur masuk kepada masalah, masa menutup mata?" ujarnya.
Untuk itu, kata Adnan, Tim Delapan dalam salah satu rekomendasinya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Kepala Negara berttindak cepat membersihkan institusi penegak hukum dari para pejabat yang nantinya terbukti telah merekasaya kasus Bibit dan Chandra.
Saat ini Tim Delapan telah memiliki kesimpulan awal tentang apakah memang terjadi rekayasa dalam kasus hukum Bibit dan Chandra atau tidak .
Pada Minggu 8 November 2009, masyarakat dari berbagai elemen berkumpul di Bundaran HI untuk memberikan dukungan pemberantasan korupsi dalam aksi damai "Indonesia Sehat Tanpa Korupsi."
Ribuan orang berkumpul dalam acara yang diisi orasi dan hiburan dari berbagai artis, serta menjadi ajang temu pendukung Chandra-Bibit di jejaring sosial "Facebook" yang kini telah menembus angka lebih dari 1 juta orang. (*)
Pewarta: jafar
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2009
