Dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan Bawaslu di Jakarta, Selasa, Ketua Bawaslu mengatakan pihaknya mendorong agar KPU melakukan introspeksi demi perbaikan pada masa mendatang.
"Jangan sampai masalah yang terjadi pada pemilu 2009 terulang kembali dalam pemilu kepala daerah," katanya didampingi anggota Bawaslu lainnya dalam rapat dengar pendapat dengan agenda pembahasan kesiapan pemilu kepala daerah di beberapa daerah dan kendala posisi panitia pengawas yang bersifat ad hoc.
Menurut Nur Hidayat, salah satu masalah krusial yang harus mendapatkan perhatian dalam penyelenggaraan pemilu adalah pemutakhiran daftar pemilih.
Pada pemilu 2009, daftar pemilih tetap (DPT) ini dipermasalahkan karena dinilai tidak valid. Ia berharap masalah serupa tidak terjadi kembali.
Sejumlah lembaga telah memberikan penilaian atas kinerja KPU, terutama berkaitan dengan pemutakhiran daftar pemilih. Bawaslu mencatat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menyimpulkan telah terjadi penghilangan hak konstitusional warga negara dalam pemilu 2009.
Selain itu, DPR yang lalu juga menilai banyak warga negara yang punya hak pilih tidak tercantum di DPT pemilu 2009. Terhadap masalah DPT ini, Panitia Hak Angket DPR periode 2004-2009 telah merekomendasikan pemberhentian anggota KPU yang bertanggung jawab atas masalah DPT ini.
"Kami mendorong agar catatan dari lembaga ini sebagai bahan introspeksi untuk penyelenggaraan pemilu ke depan," katanya.
Rapat dengar pendapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi II Burhanuddin Napitupulu. Ketika membuka rapat, Burhanuddin menjelaskan dalam rapat ini, Komisi II meminta penjelasan pada Bawaslu tentang evaluasi penyelenggaraan pemilu 2009 dan tanggapan mengenai rekomendasi Panitia Angket DPT.
Selain itu juga dibahas tentang kendala yang dihadapi Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan dan solusinya, serta strategi dalam mempersiapkan penyelenggaraan pemilu kepala daerah 2010. (*)
Pewarta: bwahy
Editor: Bambang
COPYRIGHT © ANTARA 2009
