"Ketua umum Kadin Indonesia tidak baik terkooptasi jadi bawahan RI-1 (Presiden). Jadi jabatan menteri dan ketua umum harus segera dipisahkan sehingga ketua umum tetap jadi mitra pemerintah," katanya, di Jakarta, Senin malam.
Ditemui pada saat makan malam dan silaturahmi antara jajaran pengurus Kadin Indonesia dengan mantan Menperin Fahmi Idris dan Kepala BKPM M Lutfi, Soy mengatakan MS Hidayat sendiri telah mengisyaratkan adanya pergantian ketua umum.
Ia menilai dengan Hidayat mempersilakan para wakil ketua umum memaparkan "peta jalan" dan program yang dibuat masing-masing pada Rapimnas Kadin pekan lalu.
Selain itu, lanjut Soy, sesuai dengan AD/ART Kadin Indonesia pasal 35, jika ketua umum berhalangan sementara maka salah satu wakil ketua umum Kadin Indonesia/Kadin Provinsi yang ditunjuk ketua umum dapat bertindak untuk dan atas nama ketua umum.
Pasal 36 AD/ART juga menyebutkan jika ketua umum berhalangan tetap atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir, maka jabatan ketua umum dapat digantikan oleh salah satu wakil ketua umum/Kadin provinsi yang ditetapkan dalam rapat dewan pengurus.
"Yang paling tepat menjadi ketua umum pengganti Hidayat adalah yang basis dan kinerja usahanya jelas. Regenerasi perlu dipelihara berkesinambungan sehingga ketua umum perlu diambil dari dalam pengurus," ujar mantan Ketua Kadin Perdagangan pada masa Kadin Indonesia dipimpin Aburizal Bakrie itu.
Soy menilai sejumlah wakil ketua umum Kadin Indonesia seperti Rachmat Gobel dan Chris Kanter memiliki kinerja yang bagus dan layak dipertimbangkan menjadi ketua umum Kadin Indonesia.
Sementara itu, mantan Kepala BKPM M Lutfi mengingatkan agar Kadin Indonesia bekerja sama dengan pemerintah untuk memberi nilai tambah bagi komoditas sumber daya alam Indonesia. Ia mengutip analisis ADB (Bank Pembangunan Asia) bahwa Indonesia mengekspor barang mentah, maka tidak akan bisa menyejahterakan rakyat.
"Ketua Umum Kadin Indonesia mendatang jangan hanya omong `doang,` harus bisa ciptakan nilai tambah dan menyiapkan studinya," ujar Lutfi. Ia bahkan mengatakan bila pemerintah tidak bisa diajak bekerja sama memberikan nilai tambah, maka harus dilawan bersama seluruh jajaran Kadin Indonesia.
Mantan Menperin Fahmi Idris berpesan agar siapa pun ketua umum Kadin Indonesia nanti harus mendorong pemerintah memperkuat dan memastikan ketersediaan infrastruktur baik listrik, gas, jalan, jembatan, dan lain-lain.
"Kebutuhan infrastruktur harus tercukupi, karena tanpa itu kita akan tertindas," ujarnya.(*)
Pewarta: handr
Editor: Aditia Maruli Radja
COPYRIGHT © ANTARA 2009
