"DNI harus segera direvisi agar tidak merugikan industri kita dan kita tidak ingin kontraproduktif. Apalagi ini dapat mengundang investor masuk ke Indonesia," ujarnya seusai mengikuti seminar di Jakarta, Kamis.
Menurut pengamat dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) ini daftar tersebut penting untuk membantu Menteri Perindustrian dalam membangun cluster serta merestrukturisasi sektor usaha.
"Daftar tersebut harus direstrukturisasi sesuai kepentingan Menperin, jadi nanti sektor perdagangan ikut koordinasi dalam perindustrian, bukan sebaliknya," ujarnya
Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan bahwa pemerintah akan segera menyelesaikan evaluasi atas peraturan Daftar Negatif Investasi (DNI) sehingga memberi kepastian bagi calon investor.
"Soal DNI kemarin kita sudah rapat, kita akan melakukan rapat sekali lagi sebelum kita selesaikan," ujarnya.
Hatta menegaskan, pemerintah melakukan revisi DNI dengan maksud memberikan kepastian hukum dalam investasi.
Menurut rencana, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan mengatakan daftar negatif investasi (DNI) akan diumumkan pada awal 2010
"Secara realistis akan diumumkan awal tahun depan dan perubahannya lebih mengedepankan mengenai kristalisasi untuk menghindari ketidakpastian persepsi dan kerangka, maupun koridor investasi," ujarnya.
DNI merupakan aturan yang memuat sektor usaha tertentu yang tidak boleh dimasuki oleh investor asing karena berbagai alasan.(*)
Pewarta: handr
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2009
