"Saya merespon positif aspirasi masyarakat untuk menetapkan Gus Dur sebagai pahlawan nasional," kata Salim dalam pernyataan persnya di Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan, menurut prosedur pemberian gelar pahlawan nasional dilakukan berdasarkan usul masyarakat atau lembaga yang disertai dengan daftar riwayat hidup dan riwayat perjuangan calon pahlawan nasional.
Masyarakat/lembaga pengusul harus mengajukan draf usulan calon pahlawan nasional dan kelengkapan administrasinya kepada bupati/walikota setempat yang kemudian akan menyampaikannya kepada gubernur melalui instansi sosial di provinsi setempat.
Instansi sosial provinsi selanjutnya menyerahkan draf usul calon pahlawan nasional beserta kelengkapannya kepada Badan Pembina Pahlawan Daerah (BPPD) yang kemudian akan melakukan penelitian dan pengkajian terhadap usulan tersebut.
Bila menurut pertimbangan BPPD usulan calon pahlawan nasional itu dinilai memenuhi kriteria maka usulan itu akan diajukan gubernur kepada Menteri Sosial selaku Ketua Umum Badan Pembina Pahlawan Pusat (BPPP).
Selanjutnya Menteri Sosial yang dalam hal ini adalah Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan akan mengadakan penelitian administrasi serta penelitian dan pengkajian terhadap usulan itu.
"Hasilnya akan disampaikan Menteri Sosial kepada presiden. Presiden menetapkan gelar pahlawan nasional berdasarkan pertimbangan itu," kata Salim.
Gus Dur wafat pada Rabu (30/12) pukul 18.40 WIB di Rumah Sakit Cipto Mangukusumo (RSCM) Jakarta.
KH Abdurrahman Wahid menjabat Presiden RI keempat mulai 20 Oktober 1999 hingga 24 Juli 2001. Putra pertama dari enam bersaudara itu lahir di Desa Denanyar, Jombang, Jawa Timur, pada 4 Agustus 1940.
Ayah Gus Dur, KH Wahid Hasyim, adalah putra pendiri organisasi Islam terbesar Nahdlatul Ulama (NU), KH Hasyim Asy`ari. Sedangkan ibunya bernama Hj Sholehah, adalah putri pendiri Pesantren Denanyar Jombang, KH Bisri Syamsuri.
Gus Dur, yang dianggap sebagai salah satu guru bangsa, dinilai banyak berjasa bagi bangsa.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden Gus Dur.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengatakan, usulan tersebut didasarkan pada peran dan kontribusi Gus Dur yang luar biasa pada pembangunan fondasi masyarakat sipil, toleransi kehidupan beragama, kehidupan multi kultur, dan perdamaian abadi atas dasar kemanusiaan universal.
(*)
Pewarta: surya
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2009
