"Pungli menjadi momok menakutkan bagi masyarakat di Mamuju, selama ini pungli kerap kali terjadi di kantor-kantor dan instansi pemerintah di daerah ini,"kata Bupati Mamuju, Drs Suhardi Duka MM di Mamuju, Minggu.
Ia mengatakan, kebiasaan pejabat di berbagai instansi pemerintahan yang melakukan pungli wilayah ini, membuat masyarakat gerah dan kecewa, dengan kinerja pemerintah, karena nilai pungli yang dibebankan bagi masyarakat sangat besar dan membebani mereka.
"Masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan pemerintahan di Mamuju, seperti yang akan membuat kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), maupun akte kelahiran, Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) dan segala bentuk pelayanan publik lainnya, terkadang di pungut biaya antara Rp50 ribu sampai Rp100 ribu,"ujarnya.
Bupati mengatakan, selain pungli, budaya pemalas bagi pegawai negeri sipil (PNS) diwilayah ini, juga menjadi momok yang sangat menakutkan bagi masyarakat Mamuju selama ini.
"Selain malas sumber daya manusia PNS diwilayah ini sangat memprihatinkan karena mereka rata-rata tidak mengerti dengan apa yang seharusnya menjadi pekerjaannya sebagai pekjabat pemerintah sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak maksimal," ujarnya.
Menurut dia, budaya pungli dan pegawai yang malas yang selama ini menghantui masyarakat harus segera diakhiri, karena membuat wibawa pemerintah semakin pupus dan menjadi tidak ada lagi dimata masyarakat, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.
Ia mengatakan, jika pemerintah berpikir jernih dan mengupayakan langkah-langkah dengan mengeluarkan kebijakan yang benar, maka kebiasaan pungli dan pegawai malas tersebut bisa segera dihapuskan.
Sehingga kata Bupati, pemerintahan dimasanya ini, telah berupaya melakukan program menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yang merupakan salah satu point dari program dicanangkan dalam komitmen lima Pemkab Mamuju.
Program tersebut kata dia, intinya untuk menghapus segala bentuk pelayanan pemerintahan yang selama ini membebani masyarakat dengan cara memprogramkan pelayanan secara gratis seperti pembuatan KTP, KK, akte kelahiran Askeskin dan program lainnya.
"Salah satu komitmen lima yakni menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, untuk memberantas budaya pungli dan pegawai malas ini menjadi komitmen pemerintah agar pemerintah dimasa yang akan datang dapat berwibawa dimata rakyat," ujarnya.(*)
Pewarta: kunto
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2010
