"Sekarang belum kita rapatkan, tapi nanti akan dibahas," katanya saat memaparkan realisasi program 100 harinya di kantor Kementrian Kesehatan di Jakarta, Jumat.
Beberapa tugas yang kemungkinan akan dibebankan kepada wakil menteri, kata Endang, antara lain yang menyangkut kebijakan produksi dan distribusi obat serta pengelolaan sumber daya manusia kesehatan.
"Termasuk meminta masukan dari organisasi profesi soal bagaimana seharusnya pendistribusian dan penempatan tenaga kesehatan, juga pemberian insentif bagi mereka," kata Endang.
Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Harvard School of Public Health itu juga mengaku senang akan mendapatkan wakil menteri yang membantu dia bekerja.
"Saya ya senang lah dikasih wakil. Bisa berbagi tugas. Kalau saya harus bertugas ke luar daerah ada yang menggantikan tugas saya menerima tamu di sini," katanya.
Sementara tentang proses penetapan calon menteri kesehatan sendiri dia mengatakan bahwa "itu bukan berada di bawah kewenangannya" dan dia juga tidak mengajukan nama orang atau pejabat tertentu di lingkungannya untuk mengisi jabatan tersebut.
Mantan Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Fahmi Idris sebelumnya telah menjalani uji kelayakan sebagai calon wakil menteri kesehatan dan telah menandatangani pakta integritas serta kontrak kinerja.
Namun Keputusan Presiden untuk mengangkatnya sebagai wakil menteri tidak dapat dikeluarkan karena Fahmi bukan pejabat karir di Kementrian Kesehatan dengan golongan eselon 1A sebagaimana disyaratkan.
Pelantikan Fahmi Idris akhirnya ditunda sampai syarat tersebut dapat dipenuhi.
(*)
Pewarta: surya
Editor: Suryanto
COPYRIGHT © ANTARA 2010
